Tantangan Pertamina dalam Merealisasikan SPBU Satu Harga
SPBU Pertamina dalam mengawal penerapan kebijakan BBM 1 harga di Indonesia. Foto Pertamina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah menugaskan Pertamina mengawal penerapan kebijakan BBM 1 harga dan menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia, terutama untuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Sejak tahun 2017, Pertamina berjuang bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses tersulit untuk menghantarkan energi yang sama dengan di wilayah lainnya.
Dalam pers rilis, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading mencatat, hingga Mei 2022 telah tersedia 328 lembaga penyalur BBM 1 harga di Indonesia. Pertamina menanggung biaya distribusi BBM dari supply point terdekat menuju ke lokasi SPBU. Sehingga harga BBM dapat setara seperti yang dinikmati masyarakat di kota.
1. Peta sebaran penyaluran BBM di Indonesia
Tantangan Pertamina dalam mengawal penerapan kebijakan BBM 1 harga di Indonesia. Foto PertaminaAdapun sebarannya, 63 lembaga penyalur BBM 1 harga di wilayah Papua, 56 titik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 48 titik di Maluku, 32 titik di Sulawesi, 53 titik di Sumatra, 5 titik di Pulau Jawa dan Bali, serta terbanyak 71 titik di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri 71 titik BBM 1 harga tersebut tersebar meliputi Kalimantan Utara 18 titik, Kalimantan Timur 7 titik, Kalimantan Selatan 5 titik, Kalimantan Tengah 13 titik, dan Kalimantan Barat 28 titik.
Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Freddy Anwar menyatakan pentingnya akses energi yang merata dan berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. “Untuk itu Pertamina terus berjuang menjangkau masyarakat di wilayah 3T, guna mendapatkan energi berkeadilan," tuturnya.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Diundang Mendagri dalam Rakernas Keuangan
2. Persoalan topografi wilayah Indonesia
Tantangan Pertamina dalam mengawal penerapan kebijakan BBM 1 harga di Indonesia. Foto PertaminaDalam menjalankan amanah Pemerintah tersebut, kata Freddy, Pertamina menghadapi tantangan yang cukup besar terutama terkait kondisi topografi Indonesia yang terdiri dari pegunungan dan kepulauan. “Sehingga untuk mencapai titik 3T, harus ditempuh dengan moda transportasi darat, laut, hingga udara, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait," jelasnya.
Jumlah lembaga penyalur BBM 1 harga yang terus meningkat merupakan komitmen Pertamina dalam mewujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.
“Kami akan terus memastikan distribusi dan ketersediaan pasokan bahan bakar ke SPBU BBM 1 harga dan LPG berjalan dengan lancar, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses energi dengan harga yang terjangkau, serta turut mendorong perekonomian di daerah 3T,” papar Freddy.
3. Tantangan penyaluran ke Kalimantan
Tantangan Pertamina dalam mengawal penerapan kebijakan BBM 1 harga di Indonesia. Foto PertaminaSalah satu tantangan terjadi dalam proses distribusi ke pulau di Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia, yakni Kecamatan Krayan Nunukan. Untuk mencapai ke sana, produk BBM harus diantarkan melalui 3 moda transportasi sekaligus yakni darat, laut, dan udara. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Krayan yang hanya mampu dijangkau oleh pesawat khusus jenis air tractor.
Selain Nunukan, wilayah BBM 1 harga dengan jalur yang ekstrem terdapat di wilayah Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. BBM yang dikemas dalam drum kemudian harus diangkut menggunakan perahu panjang dari Long Bagun. Hal ini disebabkan medan tempuh yang cukup berat, karena harus melewati jeram jeram arus deras Sungai Mahakam.
“Pertamina berkomitmen penuh untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi di daerah-daerah 3T, hal ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan energi dengan harga yang sama dengan di wilayah lainnya. Sehingga harga kebutuhan pokok menjadi semakin terjangkau,” pungkas Freddy.
Baca Juga: Realisasi Investasi Kaltim Tahun 2021 Mencapai Rp41,17 Triliun