Investasi Kaltim Menarik di Mata Dunia, tapi Infrastuktur Jadi Kendala
Ilustrasi (IDN Times/Mia Amalia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Urusan investasi, Kalimantan Timur memang harus berbenah. Dari catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, hingga tutup tahun 2019 penanaman modal di Kaltim Rp33,61 triliun.
Meskipun mencapai 92,46 persen namun jumlah itu meleset dari target investasi yakni Rp36,35 triliun. Tak tercapainya target itu bukan tanpa sebab, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pun memberikan perhatian, misalnya akibat pajak alat berat.
“Pajak alat berat dihapuskan berdasarkan keputusan MK karena alat berat dianggap bukan kendaraan bermotor, hal ini cukup mengurangi pendapatan daerah,” ujarnya saat memberikan keterangan dalam agenda Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI pada Selasa (28/1) di Kegubernuran Kaltim.
1. Aspirasi warga Kaltim digunakan dalam menyusun rancangan aturan investasi
Kunjungan Komite IV DPD RI ke Kegubernuran Kaltim terkait RUU Investasi. Rombongan itu diterima Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (tengah) (Dok. Biro Humas Setprov Kaltim)Rombongan Komite IV DPD RI berjumlah 14 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin. Tujuan kedatangan legislator ini bertalian dengan penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi. Itu sebabnya aspirasi dari akademisi, pengusaha dan pemerintah dihimpun agar masuk dalam daftar inventarisasi RUU.
“Nantinya, saran dan aspirasi daerah bakal menjadi pengayaan bagi Komite IV DPD RI dalam menyusun UU investasi,” terang Mahyudin.
Baca Juga: KKP APT Pranoto Samarinda Tepis Isu 6 Penumpang Tertular Virus Corona
2. Harus ada kebijakan yang menciptakan iklim investasi kondusif
Ilustrasi undang-undang (IDN Times/Sukma Shakti)Komite IV DPD RI memandang majunya perekonomian daerah memang tak lepas dari peran investasi, sebab penanaman modal menjadi penting lantaran merupakan fondasi utama saat menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Karenanya, perlu perbaikan-perbaikan regulasi dan aturan yang mampu mendorong peningkatan investasi. Saat ini rancangan regulasi tersebut sedang digenjot Komite IV, diharapkan mampu menjawab masalah dalam urusan penanaman modal.
“Memang harus ada kebijakan yang holistik dan integratif dalam menciptakan iklim investasi kondusif saat masa mendatang,” imbuhnya.
3. Investasi laris namun terkendala infrastruktur
Ilustrasi Infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat)Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Broto Siswoyo menyebut, urusan investasi Kaltim memang laris di mata dunia, sayangnya potensi itu terkendala oleh infrastruktur Kaltim yang masih jauh dari harapan para investor. Baik itu infrastruktur pendukung seperti listrik, air dan jalan. Ujungnya, biaya logistik masih tertahan di angka 26 persen.
“Masalah lainnya ialah sumber daya manusia (SDM), sebab banyak yang belum tersertifikasi dengan kompetensinya masing-masing. Akhirnya SDM dari luar Kaltim yang terpakai,” pungkasnya.
Baca Juga: Kerap Memalak Pedagang, 7 Preman di Samarinda Dibekuk Polisi
