Comscore Tracker

Di Kantor KPK, Ada 115 Orang Positif Virus COVID-19

KPK posisi ke-3 klaster kantor COVID-19 di DKI

Samarinda, IDN Times - Tak kurang ada 1.931 orang yang berada di lingkungan KPK telah mengikuti tes swab pada 7-14 September 2020. Dari jumlah itu, kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, saat ini pihaknya baru mendapatkan hasil tes dari 1.898 orang.

Berdasarkan hasil tes itu, tercatat 115 orang diketahui positif COVID-19. "Total konfirmasi positif 115 orang, terdiri dari pegawai KPK dan pihak-pihak terkait di lingkungan KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).

Baca Juga: Rektor Unmul Positif COVID-19, Isolasi Mandiri di Rumah

1. Sebanyak 81 pegawai menjalani perawatan dan isolasi mandiri

Di Kantor KPK, Ada 115 Orang Positif Virus COVID-19(Ketua Firli Bahuri menunjuk dua jubir KPK di bidang pencegahan dan penindakan) IDN Times/Aldzah Fatimah

Dari 115 orang yang dinyatakan positif COVID-19, 33 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan 81 orang saat ini masih menjalani perawatan dan isolasi mandiri.

"Total meninggal satu orang. Diagnosa akhir non-COVID, yaitu almarhum Pandu HS (Hendra Sasmita)," ujar Ali.

2. Sejak 14 Setember, 75 persen pegawai KPK bekerja dari rumah

Di Kantor KPK, Ada 115 Orang Positif Virus COVID-19Konferensi Pers Kinerja Semester I 2020 (Dok. Humas KPK)

Jakarta resmi kembali menerapkan PSBB sejak Senin, 14 September 2020. PSBB juga mengatur tentang pembatasan kegiatan di perkantoran. Ali Fikri sebelumnya mengatakan, pihaknya juga sudah menjalankan aturan tersebut.

"Mulai hari Senin tanggal 14 September 2020 aktivitas pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR)," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin 14 September 2020.

Pegawai yang harus bekerja di kantor memiliki jam kerja selama 8 jam, dengan sistem shif. Di antaranya hari Senin-Kamis shif I (08.00-17.00 WIB) dan
shif II (11.00 -20.00 WIB), serta hari Jumat shif I (08.00- 17.30 WIB) dan shif II (11.00-20.30 WIB). Selain itu, pelaksanaan koordinasi atau rapat diutamakan melalui media daring.

"Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta," ujar Ali.

Ali menuturkan, khusus unit kerja pengamanan, tetap melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan aset selama 1x24 jam.

"Secara terus menerus dengan sistem shif," tuturnya.

Dia menambahkan, selama melaksanakan aktivitas di dalam area gedung, KPK juga selalu aktif mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Seperti wajib memakai masker, melakukan physical distancing dalam pengaturan duduk pada saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift, rutin mencuci tangan, serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah perluasan COVID-19," ucapnya.

3. KPK ada di posisi ke-3 klaster kantor pemerintahan di DKI

Di Kantor KPK, Ada 115 Orang Positif Virus COVID-19Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding (Dok. Humas KPK)

Klaster COVID-19 di perkantoran terus menjadi perhatian bersamaan dengan bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari laman https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi, sejumlah kantor pemerintahan menjadi klaster COVID-19.

Berdasarkan data pada Jumat (18/9/2020) per pukul 17.00 WIB, tercatat KPK menjadi salah satu klaster COVID-19, di mana ada 106 orang yang terpapar virus tersebut.

Berikut 13 kantor pemerintahan di Jakarta yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi:

  1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 252 kasus
  2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub): 175 kasus
  3. KPK: 106 kasus (data KPK 115)
  4. BPOM Pusat: 89 kasus
  5. BPKP Jakarta Timur: 73
  6. Kantor PPLP Tanjung Priok: 88 kasus
  7. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo): 65 kasus
  8. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): 64 kasus
  9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): 57 kasus
  10. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI: 55 kasus
  11. Badan Litbangkes Kemenkes RI: 50 kasus
  12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): 44 kasus
  13. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): 41 kasus

Baca Juga: 311 Pasien Isolasi Mandiri di Samarinda Disorot Satgas COVID-19  

Baca Juga: Nama di Kartu NPWP Tak Sesuai, Rahmad Mas'ud Lolos Tes Kesehatan 

Topic:

  • Anjas Pratama

Berita Terkini Lainnya