Comscore Tracker

Nadiem: Ada Guru Terpaksa Gadai Barang Pribadi untuk Biaya Operasional

Gara-gara dana BOS yang sering molor berbulan-bulan

Jakarta, IDN Times - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah  (BOS) seringkali molor sehingga kepala sekolah mesti mencari jalan keluar mengatasi dana operasional sekolah yang terus berjalan.

Kondisi dana BOS yang sering molor tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Konferensi pers kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).

Nadiem mengisahkan, tidak sedikit guru dan kepala sekolah yang mengeluh keterlambatan dana BOS di awal tahun.

"Yang terjadi di awal tahun, sering sekali terlambat menerima BOS, ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan bahkan ada yang lebih dari itu," ungkapnya.

1. Guru bahkan sampai menggadaikan barang pribadi demi keberlangsungan sekolah

Nadiem: Ada Guru Terpaksa Gadai Barang Pribadi untuk Biaya OperasionalMendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Keterlambatan pencairan dana BOS berdampak pada kondisi sekolah. Nadiem mengatakan bagi sekolah-sekolah tidak punya uang untuk biaya operasional, sering kali kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional.

"Ceritanya luar biasa macam-macam, ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya atau barang  pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Bahkan, ada juga kepala sekolah yang meminjam ke orangtua murid untuk biaya operasional," kata Nadiem.

Baca Juga: Rektor UI dan Mahasiswa Jakarta Dukung Program Kampus Merdeka Nadiem

2 . Penyaluran dana BOS langsung ke sekolah

Nadiem: Ada Guru Terpaksa Gadai Barang Pribadi untuk Biaya OperasionalTwitter.com/kemendikbud_RI

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan untuk memangkas birokrasi maka mulai 2020 penyaluran Dana BOS  akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah.

Pihaknya berharap, dengan cara ini sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

“Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS Reguler, Kinerja, maupun Afirmasi, dengan alokasi sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada tahun 2020," ujar Sri Mulyani.

3. BOS tahun 2020 ini akan dicairkan tiga kali dalam setahun

Nadiem: Ada Guru Terpaksa Gadai Barang Pribadi untuk Biaya OperasionalMendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Selain itu, terdapat perubahan skema dalam tahapan penyaluran. Dana BOS yang semula dilakukan triwulanan atau sebanyak empat kali, kini menjadi tiga kali dengan proporsi yang lebih besar.

Tahapan penyaluran mengalami perubahan dari sebelumnya empat kali dengan rincian 20 persen, 40 persen, 20 persen, 20 persen, sekarang menjadi 3 kali, yakni 30 persen, 40 persen, 30 persen.

4. Pencairan dana BOS dari Kemenkeu menunggu rekomendasi dari Kemendikbud

Nadiem: Ada Guru Terpaksa Gadai Barang Pribadi untuk Biaya OperasionalMenteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Penyaluran Dana BOS akan dilakukan setelah Kemenkeu menerima rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekomendasi ini dibuat berdasarkan laporan yang di-input langsung oleh sekolah melalui Aplikasi Dana BOS. Tujuannya supaya dana Dana BOS tiap sekolah lebih akurat serta pelaporan yang lebih sederhana.

"Selain itu, aspek akuntabilitas tetap terjaga, karena penyaluran Dana BOS akan tetap ditatausahakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengesahan belanja," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Nadiem Makarim: 50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer

Topic:

  • Mela Hapsari

Berita Terkini Lainnya