Comscore Tracker

Heboh Pemakzulan Presiden, Ini Alurnya dalam UUD 1945

Pemakzulan perlu proses yang panjang dan sulit dilaksanakan

Jakarta, IDN Times - Kasus teror terhadap penyelenggara diskusi di UGM mengenai pemakzulan presiden membuat wacana ini ramai diperbincangkan publik. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memberikan penjelasan mengenai alur pemakzulan (impeachment) seorang presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Alur pemakzulan dimulai dari forum di DPR yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian disahkan setelah mendapatkan persetujuan oleh MPR. Menurut Denny, tidak mudah memakzulkan seorang presiden di Indonesia yang menganut sistem presidensial.

Dia menyebut ada perbedaan mekanisme pemberhentian presiden setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang dahulu dinilainya bersifat politis, misalnya melanggar Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sementara dalam UUD 1945 saat ini, pemecatan kepada presiden bisa terjadi apabila terlibat pelanggaran hukum dan tindak korupsi yang terbukti dilakukan oleh seorang presiden.

1. Mendapat persetujuan dari 2/3 anggota keseluruhan DPR RI

Heboh Pemakzulan Presiden, Ini Alurnya dalam UUD 1945Ilustrasi (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Proses pemakzulan presiden dimulai dari DPR melalui proses hak angket hingga berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses ini juga sangat sulit dilanjutkan mengingat kekuatan koalisi partai pemerintah yang sangat besar di lembaga legislatif.

Tercantum dalam Pasal 7B Ayat 3 menjelaskan, syarat forum permintaan DPR ke MK harus dengan dukungan dan kehadiran anggota sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang ada di parlemen.

“Kalau kita menghitung sekarang kekuatan koalisi Presiden Jokowi, maka dengan opisisi yang tinggal PKS dan Demokrat bisa kita duga hitung-hitungannya ditolak DPR. Maka baru pada tahap pertama saja sudah presiden aman,” kata Denny dalam sebuah diskusi daring dengan tema Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden Era Pandemik COVID-19, Senin (1/6).

Baca Juga: Bukan Penduduk Kaltim Masuk ke Balikpapan Wajib Tes Swab

2. Jika forum di DPR disetujui, pembahasan mengenai pemakzulan presiden akan berlanjut di MK

Heboh Pemakzulan Presiden, Ini Alurnya dalam UUD 1945Ilustrasi (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Apabila DPR menyetujui untuk melakukan pembahasan di MK, belum tentu pemkazulan langsung diloloskan. Denny menjelaskan dalam tahapan ini, pendapat DPR dapat didengarkan atau juga ditolak.

“Kemudian ada sidang lagi walaupun MK bilang presiden melakukan tindak pidana sesuai impeachment, belum tentu presiden diberhentikan. Bisa saja di MK dianulir dengan pemberhentian secara politis di MPR,” ujarnya.

3. MPR menjadi lembaga penentu terjadinya pemakzulan kepada presiden

Heboh Pemakzulan Presiden, Ini Alurnya dalam UUD 1945Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Mantan wakil menteri hukum dan ham ini mengatakan, proses pemakzulan seorang presiden di MPR kerap menjadi perdebatan karena banyak terdapat unsur politis. Pembahasan di tingkat MPR lebih sulit karena membutuhkan sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari total keseluruhan anggota MPR.

“Syaratnya lebih sulit dibanding di DPR. Pada tahap pertama saja di DPR dengan koalisi besar Jokowi sudah aman untuk melanjutkan pemerintahan kecuali ada perbedaan peta politik,” tuturnya.

Baca Juga: Daftar 102 Wilayah yang Disetujui Jokowi untuk Terapkan New Normal

Topic:

  • Mela Hapsari

Berita Terkini Lainnya