Banjir Kalsel, WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Tambang dan Sawit
Isteri dan anak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Kalsel evakuasi mandiri usai dilanda banjir (Walhi Kalimantan Selatan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) awal tahun ini disebut sebagai banjir terparah dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel.
Direktur WALHI Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, penyebab utama dari banjir besar ini karena 50 persen dari total wilayah seluas 3,7 juta hektare di Kalsel sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, kata Kisworo, carut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang tidak seimbang memperparah potensi bencana banjir di Kalsel.
"Padahal sudah sering saya ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," ujar Kisworo saat dihubungi IDN Times, Sabtu (16/1/2020).
1. Masifnya izin pembukaan lahan tambang di Kalsel
Situasi Banjir di Kalimantan Selatan pada Jumat (15/1/2021) (Dok. BNPB)WALHI mencatat, kawasan hijau yang semakin berkurang membuat rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di Kalsel. Persoalan tutupan lahan hingga semakin berkurangnya efektivitas daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi faktor lain yang memperparah musibah banjir.
Kisworo mengatakan, potensi bencana banjir besar ini telah diprediksi sebelumnya melalui pantauan cuaca BMKG. "Dan pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya," ucap Kisworo.
2. Banjir berdampak besar pada petani dan nelayan di Kalsel
Evakuasi warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada Jumat (15/1/2021) (Dok. BNPB)Banjir besar di Kalsel, jelas Kisworo, menimbulkan dampak parah pada masyarakat luas. Terlebih, bagi petani dan nelayan tambak yang lahannya terendam banjir.
"Kedepan pemerintah harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," tutur dia.
WALHI mendesak agar pemerintah baik presiden, gubernur, seluruh bupati dan wali kota di Kalsel segera meninjau ulang izin tambang dan pembukaan lahan yang ada di Kalsel.
"Review perizinan industri ekstraktif, stop izin baru, dan memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi. Itu yang terpenting," kata Kisworo.
Ia juga meminta, agar pemerintah segera memberi bantuan kepada korban banjir dan melakukan penanganan serius di daerah banjir terparah yakni, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Baca Juga: Banjar dan Tanah Laut Paling Parah Terdampak Banjir di Kalsel
3. Air belum surut hingga hari ketiga bencana banjir di Kalsel
BPBD bersama tim gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Kabupaten Banjar (ANTARA FOTO/BPBD Banjar)Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel, Sahrudin mengungkap, memasuki hari ketiga banjir, ketinggian air masih menutup sebagian besar wilayah Kalsel. Meski tak ada hujan, namun air justru mengalami kenaikan. Bahkan, kata dia, air sudah dapat memasuki lantai dua rumah bertingkat.
"Ini rendamannya lama, bahkan setengah bulan yang lalu daerah Martapura sudah terendam lebih dulu," kata Sahrudin, melalui sambungan telepon.
Diakui Sahrudin, pihaknya mengalami kesulitan mencapai satu kawasan terparah, yakni Barabai di Hulu Sungai Tengah karena minimnya peralatan evakuasi dan akses jaringan komunikasi.
"Ya, kami baru terima juga hari ini data terdampak di sana. Tapi belum semua. Belum diketahui juga data korban pastinya," ucap dia.
Baca Juga: 5 Jenazah Korban Banjir Ditemukan di Desa Hantakan Kalsel
