Tolak RUU HIP, Aliansi Masyarakat Muslim Balikpapan Gelar Unjuk Rasa
IDN Times / Hilmansyah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Ratusan orang dari berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Balikpapan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota setempat.
“Kami meminta pemerintah segera mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP),” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Muslim, Fajar Sidiq, usai aksi, Jumat (10/7/20).
1. Aksi sebagai respons dari maklumat MUI
IDN Times / HilmansyahAksi ini sebagai respons dari maklumat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 menyikapi RUU HIP. Aksi aliansi ormas itu pun disebut mendapat dukungan dari MUI Balikpapan.
"Dan ini bukan hanya di Balikpapan, tetapi di rovinsi dan juga di beberapa daerah lain. Intinya adalah untuk mendukung pernyataan MUI pusat yang berbentuk maklumat MUI tentang penolakan RUU HIP," ujar Sekretaris MUI Balikpapan, Jailani.
2. MUI tidak melakukan aksi
IDN Times / HilmansyahJailani mengatakan, secara khusus MUI tidak melaksanakan aksi unjuk rasa, hanya saja hal ini direspons oleh masyarakat dengan menggelar aksi dan mendapat dukungan MUI.
"Secara khusus MUI dari pusat sampai provinsi hingga kabupaten/kota, tidak melaksanakan aksi seperti ini. Tapi aksi ini adalah spontanitas yang dilaksanakan masyarakat muslim serta ormas yang peduli tentang keutuhan Pancasila," jelasnya.
Baca Juga: Formappi: RUU HIP Sekedar Kedok untuk Angkat Derajat BPIP
3. Akan terus gelar aksi jika tidak ada pernyataan pembatalan
IDN Times / HilmansyahKetua Aliansi Masyarakat Muslim Balikpapan, Fajar Sidiq, menyebutkan, bahwa peserta aksi yang datang diperkirakan sebanyak 300 orang dari berbagai kelompok.
"Kayaknya ini pertama kali berkumpul dari ormas kedaerahan sampai ormas nasional. Kali ini serentak tidak hanya di Balikpapan, ada di beberapa daerah lainnya seperti Bandung dan Lampung," tuturnya.
Fajar menegaskan bahwa pada intinya pihaknya menuntut MPR RI segera melakukan sidang supaya dibuatkan suatu ketetapan. Sebab saat ini masih digantung dan terkesan ditunda-tunda.
"Tuntutannya pada intinya kita menuntut MPR untuk segera bersidang. Supaya ditetapkan ini yang namanya Undang-Undang Dasar dan Ideologi Negara ini dibuat ketetapan, ini kan sekarang gantung jadi harus ditetapkan, kalau nggak ya gantung begini," tegasnya.
"Kita nggak tahu sampai kapan. Artinya selama nggak ada pernyataan itu ya akan ada terus aksi begini," ujarnya.
Baca Juga: Aliansi Ormas di Balikpapan Demo Menolak RUU HIP
