Comscore Tracker

Waduh, Dua Menteri Ini Akui Ada Salah Ketik dalam Draf Omnibus Law

Salah ketikan hanya satu pasal, gak banyak kog!

Jakarta, IDN Times - Dua menteri tak menyangkal ada salah mengetik draf rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah masuk ke parlemen. Dua menteri itu adalah Menkum HAM, Yasonna Laoly dan Menkpolhukam, Mahfud MD. Salah ketik yang dirujuk dan menjadi kontroversi di ruang publik ialah Pasal 170 BAB XIII ketentuan lain-lain. Di dalam poin itu tertulis pemerintah dalam hal ini Presiden dapat mengubah undang-undang lewat Peraturan Pemerintah (PP). 

1. Menkopolhukam megakui memang ada salah pengetikan dalam draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Waduh, Dua Menteri Ini Akui Ada Salah Ketik dalam Draf Omnibus LawMenko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD tak menampik. Dia justru mengakui memang ada kesalahan pengetikan di rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Namun, kekeliruan itu hanya ada di satu pasal saja. 

"Ndak banyak (yang salah). Cuman satu (pasal)," ujar Mahfud di kantor Kemenkopolhukam seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Selasa (18/2). 

Ia mengatakan pemerintah akan memperbaiki kekeliruan pengetikan itu. Mahfud turut mengomentari beberapa pasal yang diprotes oleh kelompok yang menilai terdampak dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Beberapa aturan yang diprotes antara lain mengenai skema pengupahan yang menjadikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai satu-satunya besaran gaji, berkurangnya pesangon ketika di-PHK, penghapusan cuti khusus hingga pengaturan tenaga kerja kontrak.  Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu poin-poin yang disebutkan tidak termasuk salah pengetikan. Protes dinilai Mahfud karena adanya perbedaan pendapat. 

"Itu kan bukan karena salah (pengetikan), tapi karena orang beda pendapat. Kalau beda pendapat diperdebatkan di DPR," tutur dia. 

Baca Juga: Polemik Omnibus Law: Buruh Ancam Demo, Pemerintah Coba Menenangkan

2. Menkum HAM menganggap keliru pengetikan hanya kesalahan teknis, nantinya bisa diperbaiki

Waduh, Dua Menteri Ini Akui Ada Salah Ketik dalam Draf Omnibus LawMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Meskipun demikian, keliru ketik ini seolah dianggap tak serius oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Ia mengatakan akan memperbaiki poin kekeliruan itu saat digelar sidang pembahasan bersama DPR. 

"Nanti di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis," kata Yasonna. 

Peluang untuk perbaikan juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen Senayan. Dasco mengaku sudah tahu soal kesalahan pengetikan itu dan pemerintah diberi kesempatan untuk memperbaiki. 

"Dalam draf itu kan ada kesalahan ketikan. Oleh karena itu nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," ujar politikus Partai Gerindra itu. 

Ketika anggota DPR melakukan peninjauan maka kekeliruan di dalam pasal itu bisa diperbaiki. 

3. Presiden Jokowi menarget rancangan Omnibus Law bisa rampung dalam waktu 100 hari

Waduh, Dua Menteri Ini Akui Ada Salah Ketik dalam Draf Omnibus LawAksi penolakan Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kendati masih menuai perdebatan, tetapi Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah membuat target agar UU Omnibus Law bisa rampung dalam waktu 100 hari. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan antara presiden dengan para elite koalisi parpol sudah bertemu pada (14/1). Salah satu yang dibahas yakni mengenai omnibus law cipta lapangan kerja. 

Arsul mengatakan draf RUU Cipta Lapangan Kerja memasuki tahap finalisasi. 

"Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja) sedang difinalisasi oleh pemerintah dan segera disahkan," ujar Arsul pada (15/1) lalu. 

Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akhirnya diserahkan ke DPR pada (12/2) lalu. Ia mengatakan RUU itu bisa disahkan bertepatan dengan HUT ke-75 RI. Kendati terkesan ngebut, namun Arsul memastikan DPR dan pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. 

Baca Juga: Mimpi Jokowi Lewat Omnibus Law, Pendapatan Rp84 Juta per Kapita

Topic:

  • Yuda Almerio

Berita Terkini Lainnya