Jokowi Siap Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memberikan keterangan pers (Dokumentasi Biro Pers Istana Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku siap menjadi orang yang pertama kali disuntikan vaksin COVID-19 yang dipesan pemerintah. Tapi, ia bersedia berdasarkan hasil kajian tim, dan presiden perlu menjadi pihak yang diprioritaskan untuk disuntikan vaksin virus corona.
Dalam program Eksklusif Rosi bertajuk Jokowi Dikepung Kritik yang tayang di stasiun Kompas TV pada Senin malam, 16 November 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan seandainya ia disetujui masuk kelompok prioritas yang disuntik vaksin COVID-19, bukan berarti bersikap egois dan terhindar dari virus corona.
"Kalau saya sudah ditentukan oleh tim, bapak presiden yang pertama (disuntikan vaksin), maka saya siap. Tetapi jangan sampai presiden yang disuntik pertama, lalu (muncul komentar) lho enak sekali presiden yang pertama, seharusnya kan rakyat dulu. Jangan sampai (muncul kesan) seperti itu," tutur Jokowi yang diwawancarai di Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam wawancara itu, Jokowi menegaskan, program imunisasi massal vaksin COVID-19 sejak awal dijadwalkan pada akhir 2020. Sehingga, menurutnya, tidak ada istilah pemerintah menunda proses vaksinasi.
Jokowi menjelaskan vaksin COVID-19 yang dipesan pemerintah dijadwalkan tiba pada akhir November 2020. Tapi ia menyerahkan izin edarnya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Vaksin yang dibeli ini, juga harus masuk ke dalam list WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Saya sudah tekankan berkali-kali kepada menteri," tutur dia.
Meski mantan Wali Kota Solo itu berulang kali menegaskan proses vaksinasi harus sesuai standar WHO dan kaidah saintifik, itu semua seolah tak sejalan lantaran WHO memprediksi vaksin COVID-19 baru akan diberikan restu untuk diedarkan pada pertengahan 2021.
Apa penjelasan Jokowi mengenai perbedaan informasi soal kapan vaksin COVID-19 akan mulai disuntikan kepada warga di Tanah Air?
1. Jokowi menegaskan vaksin COVID-19 baru tiba pada November 2020 dan tidak langsung diberi kepada publik
ANTARA FOTO/Maulana SuryaDi dalam wawancara itu, Jokowi mengakui adanya perbedaan penyampaian informasi mengenai vaksin ke publik, lantaran persepsi yang ditangkap para pembantunya pun juga tak seragam. Ia menepis proses vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan pada November 2020.
"Akhir November 2020 itu vaksinnya baru datang, bukan disuntikan (ke publik)," tutur Jokowi.
Ia melanjutkan, ketika vaksin virus corona sudah tiba di Tanah Air, bukan berarti bisa langsung divaksinasikan ke publik. "Vaksin itu masih harus melewati tahapan lain lagi, yaitu lewat BPOM. Bukan langsung datang, lalu disuntikan," ujarnya.
Jokowi juga berdalih tak pernah ingkar janji bahwa publik akan disuntikan vaksin pada November 2020. Sejak awal, kata dia, dirinya menyampaikan ke publik bahwa proses vaksinasi bisa dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021. "Jadwalnya masih on schedule," kata dia.
Semula, yang menyampaikan ke publik bahwa proses vaksinasi COVID-19 dilakukan pada November 2020 adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Berbeda dengan pernyataan Jokowi, Luhut mengakui target itu meleset lantaran izin penggunaan darurat (EUA) belum dikantongi dari BPOM.
"Tadi presiden telepon saya karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November (vaksinasi) bisa saja tidak tercapai. Minggu kedua November bukan karena barangnya (tidak ada). Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorisation-nya itu belum bisa dikeluarkan BPOM,” ungkap Luhut ketika berbicara di Lemhanas pada 23 Oktober 2020.
Editor’s picks
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Rp34 Triliun untuk Pengadaan Vaksin COVID-19
2. Jokowi membantah dianggap buru-buru dalam program vaksinasi COVID-19
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Jokowi juga menyampaikan sejak awal terkait program vaksinasi tidak boleh terburu-buru. Meski, ia menargetkan vaksin sudah disuntikan pada akhir 2020 atau awal 2021.
Pada program tersebut, Jokowi juga menepis pernyataan Rosi bahwa pemerintah ingin buru-buru melakukan vaksinasi agar bisa secepatnya memulihkan perekonomian di Tanah Air yang terjerembab akibat resesi.
"Ndak, (kepentingan) politis apa. Ekonomi kepentingannya apa juga gak. Karena kalau memang (vaksin) siap yang disuntikan, kalau belum siap tentu saja gak bisa disuntikan," tutur presiden.
Jokowi menjelaskan bila izin vaksinasi sudah dikantongi BPOM, maka pemerintah sudah menyiapkan daftar kelompok individu yang diberi prioritas untuk menerima vaksin COVID-19. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan, personel TNI/Polri, ASN yang menyangkut pelayanan di masyarakat hingga guru.
"Rencananya minggu depan, kami sudah mulai simulasi (proses vaksinasi)," kata dia.
3. Pemerintah menganggarkan Rp34 triliun untuk membeli vaksin COVID-19
Gubernur Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (27/7/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada 12 November 2020 menyampaikan, pemerintah mencadangkan anggaran untuk pengadaan vaksin pada 2020- 2021 sekitar Rp34 triliun. Rinciannya terdiri dari Rp5 triliun untuk 2020 dan Rp29,23 triliun untuk tahun depan.
"Kami sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp5 triliun plus Rp29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Anggaran ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan.
Program pengadaan vaksin, termasuk pada bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sri juga menyebut pemerintah melakukan alokasi ulang anggaran dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran PEN.
Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr Achmad Yurianto mengatakan, pada 2020 pemerintah hanya mampu menyediakan 3 juta vaksin jadi dari Sinovac. Rencananya semua vaksin tersebut akan dialokasikan bagi tenaga kesehatan.
Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Vaksin COVID-19 di Dunia
Berita Terkini Lainnya
