Dituding Dalang Demo Omnibus Law, SBY: Fitnah Berarti Permainkan Tuhan
Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (YouTube/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara terkait tudingan sejumlah pihak, yang menyebutnya sebagai dalang dari aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi Kamis, 8 Oktober 2020. Dengan tegas SBY membantah tudingan itu.
"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang banyak menggerakkan aksi begitu, saya tidak punya niat, tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," kata SBY dalam siaran di channel YouTubenya, Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (12/10/2020).
"Dan begini, memfitnah itukan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, tidak mengandung kebenaran. Saya menjadi korban," ujarnya lagi.
Baca Juga: Dituduh Dalang Demo, Andi Arief: Jangan Sampai SBY Beneran Turun Aksi
1. SBY sebut memfitnah sama dengan mempermainkan Tuhan
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono)SBY mengatakan, apabila masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa Kamis lalu dianggap ditunggangi oleh pihak tertentu, para peserta aksi bisa merasa terhina. Menurutnya, memfitnah seperti itu sama saja dengan mempermainkan kebenaran.
"Sebagai umat beriman kalau kita ini senang dan suka memfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi saya prihatin, makin berkembang seperti ini. Tetapi yang jelas lagi-lagi saya mesti bersabar," ucap SBY.
2. SBY sebut bukan sekali ini saja dia difitnah jadi dalang sebuah gerakan
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono)Kemudian, SBY mengatakan, bukan hanya saat ini saja ia dituduh menunggangi suatu gerakan. Dia menuturkan, sebelumnya di 2016, dia juga dituding menjadi dalang sebuah gerakan.
"Saya ini orang tua ya. Pernah berjuang sebagai prajurit selama 30 tahun, pernah juga di pemerintahan 15 tahun. Juga mengerti pemerintahan menghadapi masalah, masalah itu mesti dipecahkan. Saya juga mengalami itu. Jadi kalau kemarin saya dituduh seperti itu gak baik, gak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoaks, tuduhan tak berdasar," jelasnya.
3. SBY menduga tudingan muncul lantaran Demokrat tak setuju dengan omnibus law
Editor’s picks
Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (YouTube/Sekretariat Presiden)Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebut, telah berhenti dari aktivitas politik selama 9 bulan ini. Adanya tudingan kepada Partai Demokrat tersebut, SBY menduga, lantaran fraksi partainya menolak UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu, yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan," ujar SBY.
4. Demokrat menilai masih ada banyak hal yang harus diperbaiki dari UU Ciptaker
Ilustrasi pengesahan undang-undang. IDN Times/Arief RahmatDia menyampaikan, ada dua alasan kenapa partai yang ia bangun itu menolak UU Ciptaker. Pertama, Fraksi Demokrat menilai masih ada masalah dasar yang perlu diperbaiki.
"Masih ada masalah di sana sini, bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang desain, konsep dasar dan intention dari pemerintah negara ini apa sebenarnya. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi, atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi," terang SBY.
Sehingga, menurut dia, masih perlu waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas terkait UU itu.
"Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius disahkan, hampir pasti begitu jalan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih luas lagi, lebih bagus dituntaskan dulu," ucap SBY.
5. Banyak yang menolak omnibus law, jadi alasan kedua Demokrat tak setuju UU Ciptaker
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (IDN Times/Irfan fathurohman)Alasan kedua, lanjut SBY, penolakan UU Ciptaker bukan hanya berasal dari pekerja atau buruh saja. Melainkan dari berbagai kalangan seperti masyarakat sipil lainnya, pencinta lingkungan, hingga masyarakat yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
"Nah, Demokrat berpendapat bahwa penolakan itu tinggi, itu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak, ini usul Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakanlah; masih ada waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai betul-betul bulat," kata SBY.
Baca Juga: Fakta-fakta dalam Seribu Halaman Omnibus Law Cipta Kerja
Berita Terkini Lainnya
