Istana: Gubernur BI Buat Jokowi Menunggu 20 Menit di Sidang Kabinet
Dok. Biro Pers Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sidang kabinet paripurna yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2020, tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebab, dalam sidang tersebut, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meluapkan kekesalannya kepada para menteri kabinet dan jajarannya.
Menurut Jokowi, kinerja para menteri tak ada progres yang signifikan dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia.
"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," kata Jokowi lagi.
Selain teguran yang dilakukan Jokowi dalam sidang kabinet, ada hal lain yang juga mendapatkan sorotan publik. Dalam sidang kabinet tersebut, Gubernur Bank Indonesia tampak terlambat hadir dan membuat sidang molor.
1. Sidang kabinet sempat molor 20 menit karena keterlambatan Gubernur BI
Youtube/Sekretariat PresidenDalam unggahan video sidang kabinet paripurna tersebut, ada hal yang menjadi sorotan publik. Di awal video yang berdurasi 10 menit itu, terlihat sidang kabinet paripurna belum juga dimulai padahal Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tiba di ruangan. Sidang kabinet paripurna sendiri dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB.
Di dalam cuplikan video tersebut, sebelum sidang kabinet dimulai, terlihat sebuah kursi yang masih kosong. Tak berapa lama, Gubernur Bank Indonesia Perry Wijayanto terlihat baru tiba dan langsung memasuki ruangan, kemudian segera menduduki kursi yang telah disiapkan untuknya. Setelah kedatangan Perry, Jokowi langsung berdiri dari kursinya dan menuju mimbar yang telah disediakan untuk memberikan arahan.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan bahwa Perry sempat terlambat datang di agenda sidang kabinet. Saat dikonfirmasi, Heru juga membenarkan alasan Perry terlambat hadir ke sidang lantaran adanya Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang dimulai sejak 17-18 Juni. Jadwal tersebut sudah teragendakan sejak awal tahun 2020.
Karena keterlambatan Perry itulah, Heru mengatakan sidang sempat molor dan membuat Presiden Jokowi menunggu. Seperti ditayangkan dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden.
"Betul (sidang molor) 20 menit," ujar Heru saat dihubungi IDN Times, Rabu (1/7).
Baca Juga: Cerita Gubernur BI Telat Datang Rapat Sebelum Jokowi Marah-marah
2. Kementerian-kementerian yang disoroti Jokowi dalam sidang kabinet
Dok. Biro Pers KepresidenanEditor’s picks
Sebelumnya, dalam arahan orang nomor satu di Indonesia itu, Jokowi sempat menyoroti beberapa kementerian dalam penanganan COVID-19. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian yang berada di bidang ekonomi.
Jokowi menilai nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh Mantan Wali Kota Solo ini soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," tuturnya.
Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah lumayan, tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap Jokowi.
Tak hanya itu, bidang ekonomi juga disinggung oleh Jokowi. Pria kelahiran Solo ini meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya, stimulus yang menyasar pelaku UMKM.
"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ucapnya.
3. Moeldoko sebut ancaman Jokowi adalah peringatan keras bagi menteri kabinet
Dok. Kantor Staf PresidenMengenai ancaman Jokowi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa peringatan diberikan Jokowi agar para menterinya tidak bekerja seperti biasa dan harus ada terobosan. Sebab, Jokowi juga sudah sering memperingatkan agar bekerja dengan terobosan baru namun kinerja menterinya tetap tak sesuai harapan.
"Presiden beberapa kali katakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau, maka penekanan saat ini lebih keras," ujar Moeldoko di Gedung Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Moeldoko menyampaikan para menteri dan kepala lembaga harus memiliki pandangan dan semangat yang sama dalam mengatasi COVID-19. Adanya teguran yang diberikan Jokowi kemarin, orang nomor satu di Indonesia itu pun merasa kinerja para pembantunya masih biasa-biasa saja.
"Untuk itu diingatkan, ini peringatan ke sekian kali. Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa," katanya.
"Agar persoalan COVID pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Ancaman Reshuffle Kabinet Jokowi, Keseriusan atau Gimmick Politik?
Berita Terkini Lainnya
