Hanya Pengawasan Ketat, Tak Ada Kebijakan Lockdown di PPU
Gunakan masker, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud pimpinan rakor rencana pengawasan ketat dalam penanganan COVID-19 (IDN Times/Ervan Masbanjar)
Penajam, IDN Times - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Masud menegaskan, tidak ada lockdown di Kabupaten PPU. Meski demikian pemerintah tetap mengawasi ketat masyarakat agar tak berkumpul atau berkerumun. Tujuannya tak lain memutus rantai penyebaran virus corona.
"Penyebaran virus ini tidak bisa terdeteksi, jadi kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat," ujar bupati, Kamis (26/3) di Penajam kepada awak media usai memimpin rapat bersama, DPRD PPU dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta instansi terkait lainnya.
Rapat tersebut membicarakan cara menangani penyebaran virus corona COVID-19, mengingat PPU adalah jalur lintas antara provinsi bahkan kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.
1. Keputusan rapat itu menghasilkan solusi bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud bersama seluruh pejabat peserta Rakor sebelum memberikan keterangan persnya (IDN Times/Ervan Masbanjar)Lebih lanjut, bupati yang karib disapa AGM ini keputusan rapat itu menghasilkan solusi bantuan bagi masyarakat berpenghasilan renda yang terdampak oleh virus corona. Sebab wabah ini tak hanya mengganggu perekonomian Indonesia tapi juga dunia. Namun apa pun itu, seluruh elemen masyarakat, swasta dan pemerintah harus tetap bekerja sama bergotong-royong agar PPU tetap zero dari virus corona. Ke depan pintu gerbang PPU akan dipasang alat deteksi kedatangan pengunjung, sehingga siapa pun yang masuk dan keluar bisa diketahui.
"Ini dilakukan guna mengurangi penyebaran virus corona tersebut," katanya.
2. Bupati PPU minta warga sadar dengan pola hidup sehat sebab virus corona tak pandang status, semua bisa jadi sasaran
Pelabuhan kelotok Penajam salah satu akses keluar masuk orang ke PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Ia menegaskan, memperketat pengawasan kepada masyarakat itu dilakukan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan penghitungan peralatan, fasilitas bahkan persenjataan untuk melawan virus corona itu. Apabila sudah lengkap barulah pihaknya mengumumkan dengan surat edaran dan standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan nanti.
"Arahnya pengawasan nanti betul-betul mengurangi kegiatan masyarakat. Tak hanya itu keluar atau masuknya masyarakat ke PPU juga bakal dibatasi dan bila tak penting bakal ada pelarangan. Pengawasan ini bakal diberlakukan 3-4 hari ke depan, setelah surat edaran terbit," sebut Gafur.
Dia juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat PPU agar meningkatkan kesadaran melawan virus corona, jangan ada korban dulu baru sadar diri. Penyebaran virus ini tidak bisa dikira-kira. "Siapa yang akan terjangkit, apakah itu bupati, wabup atau mungkin pedagang kaki lima semua bisa kena," tegasnya.
3. PNS PPU yang berdomisili di luar daerah diimbau kerja dari rumah
ASN dan THL Pemkab PPU yang berdomisili di Balikpapan tak luput dari pengawasan (IDN Times/Ervan Masbanjar)Dia pun mengajak semu bergotong-royong melawan virus corona agar tidak menyebar, apalagi hingga kini PPU masih zero COVID-19, jadi harus lebih ekstra supaya virus ini tidak datang ke PPU.
"Mari kita sering-sering berdoa sesuai agamanya masing-masing, bagi umat muslim jaga selalu wudunya serta jaga selalu kebersihan," pintanya. Sementara itu, terkait PNS/ASN PPU yang berdomisili di Balikpapan diimbau kerja dari rumah, kecuali ada hal urgen yang tak bisa diselesaikan dari rumah barulah ke PPU.
Dirinya tak menampik adanya sejumlah pejabat yang pernah melakukan perjalanan dinas keluar daerah seperti, Jakarta dan beberapa daerah di Jawa. Namun, semuanya didata oleh Dinas Kesehatan.
"Sejumlah pejabat juga masuk dalam pengawasan namun semua sudah aman dan alhamdulillah PPU masih zero corona," tegasnya lagi.
4. Opsi lockdown hanya wacana bila PPU dalam kedaan genting karena virus corona
Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (IDN Times/Ervan Masbanjar)Dirinya juga tak menampik mengenai rekaman suara dirinya yang beredar di PPU terkait wacana lockdown. Namun itu hanya rencana dan bakal diambil bila PPU dalam keadaan genting karena virus corona. Itu sebabnya, lebih baik mencegah dari pada tidak sama sekali.
"Itu hanya wacana melihat penyebaran COVID-19 saat ini dan harus dicegah. Jangan sampai terlambat berbuat," sebutnya.
Terakhir, dirinya meminta, agar warga tidak menjadi pembeli yang panik kemudian memborong semua bahan makanan. Jika begitu, ujungnya adalah warga lain tak kebagian. Itu sebab dirinya meminta dinas terkait untuk mengontrol setiap barang yang keluar dan masuk, sehingga PPU tidak kekurangan bahan makanan.
"PPU adalah lumbung padi di Kaltim, jadi kami memiliki stok cukup untuk empat bulan ke depan tetapi tetap kami kontrol sama- sama," pungkasnya.