Masyarakat Penajam Paser Utara Berharap Pemerintah Pusat Bersikap Adil
Kantor Bupati Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Hamdam mengatakan, masyarakat di Kabupaten PPU, berharap pemerintah pusat bersikap adil salah satunya terkait tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dilakukan pemerintah pusat selama ini.
"Tidak terlalu berlebihan, kami cukup diberi 40 persen oleh pusat dari pembagian hasil migas itu sudah bersyukur sekali, sehingga sejumlah kegiatan daerah dalam pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat PPU," ujar Hamdam kepada IDN Times, Senin (24/2) di Penajam.
1. Sebagai calon lokasi IKN, Kabupaten PPU Harus mendapatkan alokasi khusus
Wakil Bupati Penajam Paser Utara, H. Hamdam (IDN Times/Vanny El Rahman)Menurutnya, Kabupaten PPU yang salah satu wilayah yang menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harusnya mendapatkan alokasi khusus.
"Kabupaten PPU ini merupakan calon IKN, harusnya mulai saat ini pemerintah pusat sudah harus memberikan alokasi khusus bagi PPU sehingga kegiatan -kegiatan di daerah ini dapat terlaksana dengan baik, "katanya.
Baca Juga: Terpilih Ibu Kota Baru, Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Kaltim
2. Pemkab PPU keluhkan banyak tamu yang datang tidak dianggarkan pemerintah pusat
Lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)Diakuinya, Pemkab PPU beberapa waktu terakhir ini mengeluhkan, karena selalu disibukkan dengan banyaknya tamu yang datang dari pusat ke wilayah calon IKN di PPU.
Namun faktanya, pemerintah pusat tidak menganggarkan kegiatan tersebut sehingga daerah terlalu kesulitan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
"Bukannya kami menolak didatangi oleh tamu - tamu tersebut, tetapi kami agak kesulitan untuk menfasilitasi kegiatan - kegiatan mereka. Pasalnya anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Sementara hingga kini pemerintah pusat tidak menganggarkan kegiatan-kegiatan tersebut di Kabupaten PPU," ungkap Hamdam.
3. Meminta keadilan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara
Wabup PPU, Hamdam saat menyampiakn aspirasinya dalam Workshop tentang peran Wakil Kepala Daerah dalam rangka peningkatan kinerja Pemda (IDN Times/ Ervan Masbanjar)Dibeberkannya, baru - baru dirinya mengikuti workshop berkaitan tentang peran wakil kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah yang digelar oleh Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) di Jakarta.
Menurutnya, pemimpin adalah contoh bagi masyarakatnya. Oleh karenanya hal-hal positif harus mampu dilakukan dalam tatanan pemerintahan.
"Namun kami berharap pemerintah pusat memperhatikan, khususnya ketika meningkatnya tamu pusat yang datang ke PPU dalam rangka persiapan IKN, agar anggaran yang disiapkan untuk pembangunan daerah tidak terganggu. Oleh karena itu kami minta ada keadilan," pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Penajam Paser Utara Bakal Pecat ASN Penghambat Investasi
