Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKN

Pastikan program Kemen PUPR

Penajam, IDN Times - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk ke sekian kalinya mengunjungi lokasi ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (6/1/2022). 

Tetapi kali ini sedikit beda, kedatangannya ditemani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuju lokasi titik nol IKN. Turut serta bersama mereka, terdapat Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud mendampingi peninjauan titik nol istana negara, pusat perkantoran, pembangunan Bendungan Semoi dan acara seremoni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Jembatan Pulau Balang.

"Peninjauan untuk memastikan program Kementerian PUPR  yakni pembangunan bendungan di wilayah Semoi,” kata Basuki saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.

1. Memastikan perencanaan ke depan termasuk pembangunan istana negara

Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKNMenPUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati saat tinjau lokasi pembangunan bendungan Semoi (IDN TImes/Ervan)

Selain itu, peninjauan yang dilakukan di kawasan titik nol untuk memastikan perencanaan ke depannya. Termasuk pembangunan istana negara yang desain perencanaannya sudah disepakati. 

Desain istana negara sendiri memang sudah ada menunggu instruksi pengerjaan dari Presiden Joko Widodo. 

"Yang jelas tujuan kami ke titik nol untuk memastikan perencanaan pembangunan ke depannya untuk pembangunan IKN," terang Basuki. 

Baca Juga: Anggaran Dipangkas, BNK PPU Pesimis dalam Penanganan Narkoba 

2. Pembangunan wilayah sekitar juga jadi perhatian

Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKNKondisi jalan mulus di salah satu desa di Kecamatan Sepaku wilayah penunjang IKN (IDN Times/Ervan)

Basuki  menegaskan, pembangunan sekitar wilayah IKN nantinya juga menjadi perhatian pemerintah. Di mana pemerataan pembangunan akan dilakukan untuk menunjang kehadiran IKN di Kaltim.

"Fokus pembangunan kita tidak hanya pada IKN, namun di daerah sekitarnya juga. Karena jangan kan daerah penyangga, di pelosok negeri saja kita fokus melakukan pemerataan pembangunan," ungkapnya.

3. Peninjauan lapangan untuk menentukan rencana pembangunan IKN sesuai UU IKN

Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKNKondisi progres pembangunan bendungan Semoi - Sepaku kelak dijadikan penunjang utama air bersih di IKN (IDN Times/Ervan)

Sementara itu Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengaku sengaja menemani Menteri Basuki dalam peninjauan lokasi IKN. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menentukan tahapan pembangunan IKN sesuai Undang-Undang sedang dibahas. 

Tahapan pembangunan IKN tentunya berpatokan dengan ketentuan Undang-Undang dan kemampuan keuangan negara di APBN. 

"Kita masih membahas UU IKN, yang nantinya bakal kita sesuaikan berdasarkan tinjauan di lapangan. Di mana nantinya akan ada tahap-tahap pembangunan yang bisa kita jalankan dan dari sisi keuangan negara juga aman," lanjutnya. 

4. Masyarakat Adat Paser telah serahkan maklumat terkait penetapan IKN di PPU

Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKNMasyarakat Adat Paser, Dayak, Banjar dan Kutai yang berdomisli di lokasi calon ibu kota baru (Dok.IDN Times/Istimewa)

Beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Paser Musa telah memberikan maklumat kuta rekan tatau (rumah adat Paser) terkait penetapan IKN. 

Maklumat ini sebagai bentuk rekomendasi agar Presiden Jokowi segera mengesahkan UU pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Juga mendesak Kabupaten PPU dan DPRD menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak warga adat Paser. 

“Kami juga meminta agar pak bupati menerbitkan SK panitia hukum adat hingga kini belum juga disetujui oleh bupati,” tuturnya.

Selain itu, maklumat juga mendesak pemerintah melakukan pemetaan wilayah adat di PPU terutama di daerah calon IKN.  Termasuk segera menyelesaikan konflik-konflik agraria, lahan antara masyarakat adat Paser dengan perusahaan.

Penyerahan maklumat didampingi Ketua PD Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) PPU Eko Supriadi.

5. Utusan masyarakat adat Paser minta dilibatkan dalam kebijakan IKN

Menteri Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Lokasi IKNMasyarakat adat Paser dan aparat pemerintah di Sepaku PPU (IDN Times/Ervan)

Musa meminta pemerintah melibatkan utusan masyarakat adat Paser dalam penentuan kebijakan IKN, baik dalam persiapan maupun selama proses pembangunan. Ia juga meminta agar pemerintah melindungi sumber daya manusia (SDM) lokal. 

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah segera membangun universitas bertaraf nasional di PPU. Sehingga putra-putri Kaltim terkhusus di PPU dapat pendidikan secara gratis atau bersubsidi untuk menghadapi persaingan SDM selama pembangunan IKN. 

“Maklumat atau rekomendasi itu merupakan keputusan hasil kongres masyarakat adat Paser terkait penetapan IKN di PPU yang dilaksanakan pada 1 September 2019 lalu. Bahkan surat itu juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas tetapi sekarang kami tidak dianggap ada, jadi wajar saja jika masyarakat Paser dan Dayak menolak IKN di PPU,” pungkasnya.

Baca Juga: BNN akan Bangun BLK Khusus untuk Mantan Pengguna Narkoba di PPU 

Topik:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya