Pemkab PPU Data Warga Miskin Penerima BLT Dana Desa
Kantor Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku (IDN Times/Ervan Masbanjar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times – Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di desa. Sebagian Dana Desa juga dialihkan untuk penanganan pandemik virus corona atau COVID-19.
Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Nurbayah mengatakan, realisasi pencairan Dana Desa (DD) tahap I di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2020 ini telah mencapai Rp13,3 miliar.
Sementara, total DD yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN untuk 30 desa se-PPU tahun 2020 ini sejumlah Rp36,8 miliar.
“Hingga April ini realisasi pencairan DD tahap pertama mencapai Rp13,2 miliar, dari total Rp36,8 miliar DD di tahun 2020 yang diberikan untuk 30 desa se PPU, ujar Nurbayah kepada IDN Times, Selasa (5/5) di Penajam.
1. Tiga desa belum mencairkan dana desa
Hj. Nurbayah (IDN Times/Ervan Masbanjar)Nurbayah menjelaskan, baru 27 desa yang mencairkan DD sehingga masih ada tiga desa lainnya yang belum melakukan pencairan DD tahap I. Ada tiga tahapan penyaluran dana desa, yakni tahap I, dan II dengan nilai masing-masing sebesar Rp14,7 miliar, sedangkan tahap III senilai Rp7,3 miliar.
Ketiga desa yang belum mencairkan DD yakni Desa Binuang, Desa Sukaraja, dan Desa Suko Mulyo yang berada di Kecamatan Sepaku. DD belum bisa dicairkan karena ketiga desa ini belum selesai menetapkan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI Nomor : 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020.
2. Penggunaan DD untuk penanganan virus corona
Kantor Desa Labangka Kecamatan Babulu PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar)Penggunaan DD tahun 2020 di Kabupaten PPU sebagian dialihkan untuk pencegahan dan penanganan virus corona atau COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020
“Dalam Permendes PDTT tersebut perubahan penggunaan DD dimaksud pertama untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 kedua membiayai program Padat Karya Tunai Desa (PKDT) dan ketiga untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk penduduk miskin bersumber dari DD,” sebut Nurbayah.
3. Pendataan keluarga miskin penerima BLT dari Dana Desa
Pemdes Semoi Dua, Sepaku dirikan Posko COVID-19 cegah penyebaran corona (IDN Times/Ervan Masbanjar)Saat ini, kata Nurbayah, setiap desa sudah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Desa dan tim relawan masih melaksanakan pendataan keluarga miskin di daerahnya masing – masing guna mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD. BLT ini diutamakan untuk keluarga kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan akibat COVID-19 .
“BLT-DD juga untuk mereka yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis, belum terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja. Pendataan harus dilakukan secara benar agar tidak tumpang tindih sebab banyak masyarakat yang telah mendapatkan bantuan Kemensos jadi perlu kehati-hatian,” tegasnya.
Sementara program PKTD (Padat Karya Tunai Desa), terangnya, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya bagi warga miskin dan marginal. Kegiatan ini bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Jumlah penerima BLT-DD sekitar 1.800 KK
Cegah corona Warga desa Sukaraja, Sepaku gotong royong semprot desinfektan lingkungannya (IDN Times/Ervan Masbanjar)Ia memprediksi, jumlah masyarakat miskin penerima BLT-DD kurang lebih sebanyak 1.800 KK yang tersebar di seluruh wilayah desa pada empat kecamatan se-PPU. Setiap KK akan mendapatkan BLT-DD sebesar Rp600 ribu per bulan. BLT akan diberikan selama tiga bulan.
Dirinya berharap masing-masing desa yang telah mencairkan DD tahap I segera menyalurkan BLT-DD dengan transparan. Sedangkan penetapan penerima manfaat dilakukan oleh desa juga perlu dijaga untuk mengurangi potensi konflik.
“Kami berharap penyaluran BLT-DD dapat dilakukan nontunai melalui rekening setiap penerima untuk mengurangi risiko penyelewengan dana dan memudahkan proses administrasi. Harus dihadapi aparat desa nanti. Hingga kini pendataan calon penerimaan BLT-DD masih dilakukan oleh desa,” pungkasnya.
Baca Juga: Imbas COVID-19, Duit Anggaran 30 Desa di Penajam Paser Utara Dipangkas
