Polres PPU Kesulitan dalam Pengawasan Pegawai IKN Nusantara
Gerbang jalan perusahaan PT, IHM menuju titik nol IKN di Sepaku (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Polres Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) kesulitan dalam pengawasan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain jumlahnya yang mencapai ribuan jiwa, mayoritas pegawai ini tidak memiliki tanda pengenal identitas diri.
“Pekerja pembangunan di IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku PPU banyak tak miliki tanda pengenal, sehingga menyulitkan kami dalam melakukan pengawasan wilayah proyek tersebut,” ujar Kepala Polres PPU Ajun Komisaris Besar Polisi Hendrik Eka Bahalwan kepada awak media, Jumat (27/1/2023).
1. Untuk memudahkan polisi dan aparat keamanan lainnya
Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan (IDN Times/Ervan)Hendrik mengatakan, kartu tanda pengenal tersebut untuk mempermudah pengamanan pekerja IKN Nusantara. Ini yang membuat kepemilikan kartu pengenal wajib dimiliki seluruh pegawai.
“Pengenal diri itu tentu akan memudahkan kepolisian dan aparat keamanan lainnya dalam mengenali orang yang berkepentingan dan yang tidak, sehingga polisi dapat memperketat keamanan,” sambungnya.
Kapolres mengatakan, dengan kondisi ini pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Otorita IKN Nusantara terkait pengamanan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut.
Baca Juga: Edarkan Sabu, Dua Warga Waru Berurusan dengan Polres PPU
2. Koordinasi guna mencari pola pengamanan yang tepat
Ilustrasi pekerjaa proyek beton jalan di kawasan IKN (IDN Times/Ervan)Hendrik mengatakan, polisi harus makin mengintensifkan pengamanan mengingat progres pembangunan IKN makin masif dilakukan. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Selain itu, jelas Kapolres, koordinasi yang dilakukan dengan Badan Otorita guna mencari pola pengamanan yang tepat untuk diterapkan sehubungan pelaksanaan pembangunan yang merupakan proyek strategis nasional di Ibu Kota Negara itu.
Ia membeberkan, adapun bentuk pengamanan yang dilakukan di lokasi pembangunan ibu kota baru tersebut, terkait alur distribusi material pembangunan, para pekerja proyek serta saran dan sarana pendukung seperti peralatan kerja yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan di kawasan tersebut.
3. Dapat lakukan penindakan jika ada potensi gangguan
Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Polres PPU pun lebih mudah dalam menggelar ketentuan kamtibmas di kawasan IKN Nusantara.
“Jika ada potensi gangguan yang memicu kondisi tidak kondusif di areal rencana pembangunan IKN Nusantara,” tuturnya.
Bahkan hingga menutup seluruh aktivitas IKN dengan pertimbangan keamanan.
Hendrik mencontohkan, potensi masuknya pihak-pihak tidak berkepentingan di area IKN Nusantara. Pasalnya, polisi kesulitan mengidentifikasi para pegawai yang memang rutin beraktifitas di kawasan tersebut.
“Seharusnya dengan pengenal diri itu, setidaknya aparat keamanan dapat mengetahui atau mengidentifikasi orang-orang tersebut. Apakah memang benar pekerja atau tidak,” pungkas Kapolres.
Baca Juga: Ratusan UMKM Pertanian PPU Memperoleh KUR Rp39,6 Miliar
