SKK Migas Diminta Ikut Tangani Sampah di Kawasan IKN Nusantara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi diminta ikut tangani persoalan sampah di daerah ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Lokasi tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saat ini di PPU termasuk Kecamatan Sepaku yang wilayahnya masuk IKN, ada beberapa kegiatan vital perlu segera mendapat support, salah satunya terkait persoalan penanganan sampah,” ujar Plt Bupati PPU Hamdam, Senin (7/3/2022) lalu.
Pemkab PPU menerima kunjungan (Courtesy visit) Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris, General Manager Pertamina Hulu Kalimantan Timur Djudjuwanto, dan perwakilan Kontraktor-Kontraktor Kerjasama (KKKS) SKK Migas di PPU.
1. Sejumlah truk angkutan sampah alami kerusakan dan alat berat kurang
Hamdan mengatakan, sejumlah truk angkutan sampah ke stasiun-stasiun sampah alami kerusakan. Belum lagi kurangnya alat berat yang disiapkan di tempat pembuangan akhir (TPA) Buluminung menyebabkan penumpukan sampah skala besar.
Diungkapkannya, beberapa hari lalu dirinya telah mengunjungi TPA Buluminung, didapati tumpukan sampah saat itu. Posisinya sudah hampir masuk ke gerbang utama sepanjang lebih kurang 500 meter. Kondisi itu disebabkan belum dapat didorong oleh alat berat yang jumlahnya terbatas di lokasi itu.
Inilah salah satu poin yang ingin disampaikan kepada jajaran SKK Migas pada kesempatan ini dan berharap ada support di sana jika dimungkinkan. Apalagi kecamatan Sepaku saat ini telah ditetapkan menjadi lokasi IKN yang baru. Tentu kebersihannya harus benar-benar diperhatikan, tentulah jadi perhatian khusus dari Pemkab PPU.
“Kita pasti malu jika ada pejabat-pejabat negara datang ke sana tapi kondisi lingkungannya kotor dengan tumpukan sampah di mana-mana,” tuturnya.
Baca Juga: Miris, Seorang IRT dari PPU Nekat Jadi Bandar Narkoba
2. PPU terdampak devisit keuangan akibat kebijakan yang kurang tepat
Selain itu, kata Hamdam, apabila selama ini masih terdapat urusan -urusan administrasi melibatkan pemerintah daerah yang belum selesai di waktu sebelumnya, maka dirinya minta agar segera diurus kembali.
“Kami berharap jalinan kerja sama Pemerintah PPU dengan SKK Migas terjalin dengan baik dan lancar. Kami juga berharap semoga ke depannya investasi di PPU dapat berjalan baik pula sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah, di mana selama ini dirasakan memang belum berjalan maksimal,“ akunya.
Ia menambahkan, pasca adanya kebijakan-kebijakan yang kurang tepat beberapa tahun terakhir ini, sehingga menyebabkan kondisi Kabupaten PPU sedang tidak baik-baik saja, berakibat roda pemerintahan saat ini sedikit terganggu karena terdampak defisit keuangan daerah.
“Secara normatif Kabupaten PPU sekarang, hanya berharap besar dari dana bagi hasil transfer pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah masih sangat terbatas untuk menopang kebutuhan belanja daerah,” sebut Hamdam.
3. Kegiatan SKK Migas di wilayah PPU wajib disampaikan
Sementara itu, Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya hadir bersama dengan semua perwakilan anak perusahaan yang ada di PPU.
Tujuannya guna menyampaikan sejumlah kegiatan SKK Migas di PPU.
“Memang ada kegiatan di PPU sehingga kami wajib untuk menyampaikan kepada Pemerintah PPU,“ ujarnya.
Ia membeberkan, saat ini dan ke depan ada beberapa program yang akan dikerjakan pihaknya di Kabupaten PPU untuk masyarakat daerah, termasuk dalam minggu ini pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) PPU terkait rencana dukungan program pengembangan masyarakat.
“Kami berharap kerja sama dengan pemerintah Kabupaten PPU ini dapat terus terjalin dengan baik,“ pungkasnya.
Baca Juga: Minyak Goreng Langka, Masyarakat di PPU Terpaksa Harus Antre