2. Tersangka MS ditahan hingga 20 hari ke depan

Kantor Pemerintahan Desa Sebakung Jaya Babulu, PPU (IDN Times/Ervan)

Penahanan tersangka bisa diperpanjang sesuai proses penyidikan.

“Tersangka kami tahan sejak hari ini hingga 20 hari ke depan atau sampai 11 Oktober 2022, namun jika penyelidikan belum selesai dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHP),” tegasnya.

Kasus korupsi tanah uruk fiktif diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp571 juta. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Selanjutnya kita akan kembali lagi memintai keterangan dari saksi-saksi yang ada. Di mana sebenarnya kita sudah dapatkan rangkaian cerita yang utuh. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi hal-hal yang kurang saja,” tuturnya.

Jaksa mendapati fakta di mana tersangka membebankan biaya pada pembelian tanah uruk fiktif. “Sehingga berdasarkan hal tersebut tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp571 juta lebih tadi,” ungkapnya.

3. MS telah rugikan keuangan negara sebesar Rp571 juta lebih

Kantor Kejari Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)

Sementara itu, Mosezs menyebutkan, tersangka MS masih menjabat kades saat terjadinya peristiwa korupsi tanah uruk fiktif terjadi. Saat itu, ia diduga memerintahkan bendahara desa untuk membayar biaya pengurukan tanah fiktif kepada tersangka HM.

“Seharusnya uang itu dari bendahara diberikan lebih dahulu ke kepala seksi atau Kepala Urusan (Kaur) di Pemerintah Desa Sebakung Jaya, untuk lebih dahulu melakukan proses hingga lapangan barulah mereka membayarkan ke tersangka HM tidak langsung,” katanya.

Di sini dugaan keterlibatan MS dalam kasus ini. Ia disebutkan telah melakukan pidana korupsi memperkaya diri mempergunakan anggaran negara.

Tersangka disangka Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2021 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Pasal 2 ayat 1 tersangka diancam hukum pidana maksimal 4 tahun paling lama 20 tahun denda Rp1 miliar dan Pasal 3 maksimal 1 tahun paling lama 20 tahun dengan Rp50 juta,” pungkasnya.

4. Kronologis penanganan kasus korupsi ini

Tim penyidik Kejari PPU saat membawa tersangka HM menuju Rutan Polres PPU (IDN Times/Ervan)

Sudah diberitakan, Kejari PPU menyidik kasus korupsi DD dan ADD di Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu. Pada bulan Juli lalu, jaksa pun menahan salah seorang tersangka inisial HM yang merupakan Anggota TPK Proyek Desa Sebakung Jaya.

Kasus pembayaran tanah uruk fiktif pembangunan lapangan sepak bola Desa Sebakung Jaya sebesar Rp571 juta. Ia membuat dan melaporkan pembelian material fiktif.

Jaksa mengantongi alat bukti, keterangan saksi, hingga audit BPKP. Atas dasar itu, jaksa langsung menahan HM sebagai tersangka kasus korupsi. 

Baca Juga: Ini Titik Terang Pembayaran Tunjangan Insentif ASN di PPU