Wabup PPU: Infrastruktur Ketahanan Pangan dan SDM Penting untuk IKN

Masyarakat PPU harus solid dan tidak mudah terprovokasi

Penajam, IDN Times -Menyambut pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam mengatakan, infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Kesiapan dalam rangka menyambut pemindahan IKN di PPU menurut saya sangat terpenting dan tak bisa tawar mendesak,  pertama  adalah pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan keterampilan SDM yang bergerak di sektor pangan didukung sarana dan prasarananya ini untuk jangka pendek,” ujar Hamdam kepada IDN Times, Kamis (22/4/2021) di Penajam.

1. Penyiapan sumber daya manusia PPU agar bisa bersaing dengan pendatang

Wabup PPU: Infrastruktur Ketahanan Pangan dan SDM Penting untuk IKNKawasan IKN di Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU (IDN Times/Yuda Almerio)

Kemudian, lanjutnya, persiapan terpenting kedua yang harus disiapkan yakni hal klasik ketersediaan SDM di PPU. Bagaimana meningkatkan skill khususnya masyarakat usia kerja, agar mereka mampu mengikuti proses pembangunan IKN tersebut dan tak kalah bersaing dengan para pendatang.

“Dengan memberikan kesempatan kepada mereka mengikuti pelatihan-pelatihan apakah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau lainnya, yang jelas mereka harus mendapatkan peningkatan skill dalam rangka bisa ikut andil pada pelaksanaan pembangunan. Ini merupakan (strategi) jangka pendek bagi anak-anak usia kerja kita,” sebutnya.

Baca Juga: Pembangunan IKN di Kaltim Dijamin Tak Menganggu Satwa Hutan

2. Masyarakat PPU diharapkan bisa menimba ilmu hingga perguruan tinggi

Wabup PPU: Infrastruktur Ketahanan Pangan dan SDM Penting untuk IKNWakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam (IDN Times/Mela Hapsari)

Sedangkan untuk persiapan jangka panjang dan menengah, tambahnya, ia berharap agar  masyarakat PPU dapat menimba ilmu hingga ke jenjang perguruan tinggi, sesuai dengan jurusan-jurusan yang kedepannya potensial memiliki peluang lapangan kerja dan dibutuhkan ketika IKN itu telah resmi pindah ke PPU.

“Anak-anak di PPU harus dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama disesuaikan dengan sektor unggulan kooperatif yang ada di kabupaten kita ini seperti misalnya sektor kelautan dan pertanian dalam skala luas," katanya.

Untuk semakin meningkatkan kualitas SDM asal PPU, pemerintah pun tak segan memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa pendidikan. "Pemerintah kedepan juga bisa memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam bentuk beasiswa,” tegas Hamdam.

3. Masyarakat PPU agar mendukung program pembangunan IKN yang dicanangkan pemerintah pusat

Wabup PPU: Infrastruktur Ketahanan Pangan dan SDM Penting untuk IKNGapura Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Namun, tambahnya, masyarakat PPU harus mempersiapkan diri mendukung dan ikut andil dalam program program pembangunan IKN yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kita harus memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap setiap proses tahapan pembangunan IKN sepanjang memberikan ruang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di PPU khususnya,” jelasnya.

Selain itu, terangnya, dalam menghadapi perubahan atas rencana pemindahan dan pembangunan IKN di PPU, masyarakat harus selalu solid dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tak benar yang bisa mempengaruhi pembangunan IKN.

4. Masyarakat perlu yakin bahwa IKN di PPU akan memberikan manfaat besar

Wabup PPU: Infrastruktur Ketahanan Pangan dan SDM Penting untuk IKNPasar Beringin Desa Bukit Raya sisi wilayah bakal IKN (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Ia juga mengungkapkan, “Kita harus mempunyai keyakinan sama, bahwa IKN ini betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi kita,” ucap Hamdam.

Terkait langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten PPU terhadap rencana pembangunan IKN, kata Hamdam, pihaknya menunggu langkah yang diambil pemerintah pusat. Pihaknya tentu mendukung, karena program ini dikerjakan oleh pemerintah pusat.

“Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW), kami menunggu dan menyesuaikan RTRW dari pusat dan Provinsi Kalimantan Timur, agar lebih seirama,” pungkasnya.

Baca Juga: Pembangunan IKN di Kaltim Bakal Libatkan Pengusaha Lokal?

Topik:

  • Mela Hapsari

Berita Terkini Lainnya