2. Fungsi Disnaker diperkuat, harusnya pengawas juga ada di tingkat kota

Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Para pekerja ini juga meminta agar fungsi Disnaker diperkuat. Pasalnya ada banyak sekali perusahaan dari luar, terutama yang ada di proyek Refinery Development Master Plan  (RDMP) Pertamina. Antara lain seperti PT Wijaya Karya, Waskita Karya dan lainnya. 

"Sebagian besar mereka menggunakan tenaga kerja luar Balikpapan. Kami minta Disnaker melakukan intervensi, supaya bisa dipanggil subkon mereka, dan merekrut tenaga lokal," kata Mugianto. 

Terlebih untuk tenaga unskill, sebenarnya cukup banyak di Balikpapan. Jika pun mengambil dari luar, paling tidak hanya yang bertugas di engineering. "Kalau seperti frontline saja saya kira cukup Balikpapan," ujarnya. 

Mereka melihat ada yang tidak sinkron di Disnaker. Pasalnya pengawas ketenagakerjaan ada di provinsi, sementara di kota tidak ada. Ini jadi kelemahan, karena bagaimana melakukan pengawasan ke kontraktor kalau pengawasan ada di provinsi. 

"Makanya tugas itu harus diisi di sini, tingkat kota. Apalagi mereka bilang orangnya terbatas. Sementara bisa kita lihat kontraktor yang ada di sini cukup masif.

3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lambat, rugikan pekerja

Ilustrasi pekerja pabrik. ANTARA FOTO/Siswowidodo

Ditambahkannya, masih banyak juga perselisihan hubungan industrial yang memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Menurut dia, ini lantaran jumlah tenaga, mediator khususnya, sangat sedikit, sementara jumlah pekerja ada ribuan.

"Yang bermasalah juga banyak. Jadi tak seimbang. Kita minta makanya tenaga ini ditambah. Nyatanya dalam kondisi COVID-19 penambahan mediator agak berat," ungkapnya. 

Meski begitu sebenarnya ada solusi. Jika mediator kurang, bisa membentuk konsiliator. Kalau masih kurang bentuk arbitrer. Ini bisa dibentuk dengan mengambil mediator independen. "Tinggal political will Pemkot," katanya. 

Menurut dia sebenarnya dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ada batasan waktu. Mulai perkara masuk, bipartit, mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), seharusnya sudah selesai 140 hari. 

"Faktanya kendala lapangan karena kekurangan tenaga mediator. Akhirnya antre. Pengadilan juga mengadili sekian banyak perkara, sehingga harus antre. Ini yang memperlambat," ungkapnya.

Diakuinya ini lebih merugikan pekerja. Karena begitu ada perselisihan upah yang bersangkutan pasti dihentikan. "Sementara perselisihan berproses terus. Semakin lama maka pekerja semakin dirugikan," katanya

4. Pertamina agar menginformasikan kebutuhan tenaga, agar pekerja lokal dipersiapkan

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menemui perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Kantor VIP Pemkot. (Dok. IDN / Istimewa)

Sementara, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan, ada total tujuh poin tuntutan atau petisi yang disampaikan kepada pihaknya. Para pekerja dan buruh bertekad melawan COVID-19, meminta perbaikan upah, kesejahteraan, peluang pekerjaan, peningkatan hubungan industrial, dan sosialisasi undang-undang cipta kerja.

"Saya kira ini cukup baik, apalagi dia bagi-bagi sembako tadi, pemerintah menaruh apresiasi lah. Memang harus kita bangun terus antara pemerintah, dunia usahanya dengan serikat pekerja supaya kesejahteraan pekerja bisa selalu ditingkatkan," kata Rizal. 

Berkaitan dengan tuntutan agar perusahaan menggunakan tenaga lokal, Rizal mengungkap sebenarnya Pertamina pun berharap sebanyak-banyaknya dari lokal. "Karena kan lokal kan lebih untung. Penyediaan tempat tinggal dia tidak perlu, angkutan juga gak perlu," katanya.

Namun menurutnya ini juga menyangkut kompetensi. Sehingga terpaksa harus mendatangkan dari luar Balikpapan. "Tapi saya kira banyak saja dari lokal. Secara naluri mereka berharap dari lokal semua. Tapi kan karena kompetensi jadi tidak gampang didapatkan di lokal, mereka harus dapatkan dari luar," tandasnya. 

Terkait ini, ia berharap Pertamina melakukan hal sama, karena kan pemerintah daerah terbatas pada BLK. Pertama, perlu keterbukaan informasi. Jauh-jauh hari disampaikan kebutuhannya apa supaya orang bisa menyiapkan diri.

"Kita kan yang punya itu BLK, nah Pertamina juga bisa membantu kita supaya tenaga kerja lokalnya bisa terserap," pungkasnya.

Baca Juga: Begini Sejarah 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia