Bapenda dan BPKAD Kutim Berkunjung ke Boyolali
IDN Times/Humas Pemkab Kutim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Boyolali, IDN Times - Seiring berjalannya waktu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (TI) menjadi kebutuhan paling mendasar. Bukan hanya untuk kemudahan, melainkan demi peningkatan kualitas sistem administrasi. Upaya peningkatan terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur (Kutim) selaku leading sector pengelolaan pajak daerah dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sebagai ujung tombak pengelola keuangan daerah.
Dengan latar belakang untuk peningkatan pelayanan tersebut, dua instansi yang selalu berurusan dengan keuangan ini pun melakukan studi komparasi ke Boyolali. Studi ke Badan Keuangan Kabupaten Boyolali sengaja dipilih untuk “menimba ilmu” karena instansi tersebut telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan dan pajak daerah online berbasis android.
1. Pemkab Kutim pulang membawa pelajaran menarik
Unsplash.com/ Benjamin DadaRombongan pejabat Pemkab Kutim yang “belajar” ke Boyolali antara lain Kepala Bapenda Kutim H Musyaffa beserta Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi). Berikutnya para Kabid dan Kasi yang berkaitan dengan tupoksinya serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Imam Sujono Lutfi. Di Boyolali, rombongan Kutim diterima Sekretaris Badan Keuangan Daerah Sri Mulyanto dan Kabid Pajak Farah Soraya Devianti.
“Tujuan kami ke Boyolali untuk silaturahim dan seiring informasi pengeloaan keuangan daerah Kabupaten Boyolali yang mendapat nilai 100 dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menjadi alasan Kutim belajar ke Boyolali,” kata Kepala Bapenda Kutim H Musyaffa, mengutarakan maksud kedatangan rombongan Kutim.
Beberapa pelajaran yang ingin ditiru oleh Bapenda dan BPKAD Kutim, kata Musyaffa, antara lain mekanisme pajak di Boyolali, pengelolaan keuangan transaksi non tunai pajak daerah.
2. Pengelolaan pajak dan keuangan daerah antara Pemkab Kutim dengan Pemkab Boyolali
unsplash.com/William HookSekretaris Badan Keuangan Daerah Sri Mulyanto menjelaskan yang membedakan dari pengelolaan pajak dan keuangan daerah antara Pemkab Kutim dengan Pemkab Boyolali hanyalah aplikasinya.
“Semua aplikasi (pengelolaan berbasis) android. Khusus untuk pajak, dari 11 pajak yang dikelola, 10 (di antaranya) sudah online. Hanya 1 yang belum bisa dilaksanakan (secara online) BPATB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atau masih manual,” katanya.
3. Sistem paperless yang diterapkan oleh Kabid Pajak sukses kumpulkan pajak Rp115 miliar
pixabay/terimakasih0Kabid Pajak Farah Soraya Devianti menambahkan bahwa dalam pengelolaan pajak daerah, pihaknya sukses mengumpulkan pajak hingga Rp115 miliar. Menerapkan sistem paperless dengan mengurangi kertas. Penerapan sistem online berbasis android dikarenakan masih banyaknya yang belum peduli dengan paperless, maka boyolali memulainya.
“Dengan sistem ini, wajib pajak langsung membayar ke bank. Melalui sipad.boyolali.id dengan sistem online atau paperless wajib pajak sangat senang. (Karena) Mengurangi resiko pemeriksaan dari KPP Pratama,” jelasnya.
4. Dapatkan keuntungan lainnya dari membayar pajak via online
Pexels/Bruce MarsKenyamanan wajib pajak saat menyetorkan kewajibannya, menjadi faktor penerimaan pajak naik. Sebab dengan online membayar pajak lebih mudah dan akses bisa dilakukan di mana saja. Selain itu sistem android ini juga bisa menghapuskan piutang PBB dan kemudian mendata ulang.
“Dengan sistem paperless, selain ramah lingkungan juga mengurangi penyimpangan (berkas) pengelolaan,” pungkasnya.
