Pemda PPU Akan Kehilangan PAD Karena Larangan Jual Beli Tanah di IKN

BPN Kaltim keluarkan surat edaran

Penajam, IDN Times - Kabupaten Penajam Paser Utara akan kehilangan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ini disebabkan seiring terbitnya surat edaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimatan Timur menyangkut larangan jual beli tanah di area ibu kota negara atau IKN Nusantara.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar di Penajam seperti dilansir dari Antara menjelaskan, terbitnya surat edaran larangan transaksi jual beli tanah di wilayah IKN akan ada potensi kehilangan PAD dari sektor pajak dan retribusi pemerintah kabupaten.

1. Telaan aturan

Pemda PPU Akan Kehilangan PAD Karena Larangan Jual Beli Tanah di IKNIlustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Hilangnya potensi PAD tersebut bisa terjadi, jelas dia, jika masyarakat di kawasan IKN Nusantara dan di daerah penyangga dilarang melakukan transaksi jual beli tanah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bakal membuat telaah terhadap surat edaran BPN Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

"Kami akan melihat terlebih dahulu peraturan gubernurnya, kalau tidak benar, kami akan lakukan telaah," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: Ini Orang Pertama yang Mengusulkan PPU Menjadi IKN

2. BPN Kaltim keluarkan surat edaran

Pemda PPU Akan Kehilangan PAD Karena Larangan Jual Beli Tanah di IKNunsplash.com/Aaron Burden

Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur mengeluarkan surat edaran kepada BPN Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartenegara.

Surat edaran nomor HP.01.03/205-64/II/2022 per tanggal 8 Februari 2022 tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut menyangkut pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan di kawasan ibu kota negara dan kawasan penyangga.

3. Daerah kehilangan pendapatan

Pemda PPU Akan Kehilangan PAD Karena Larangan Jual Beli Tanah di IKNIlustrasi uang (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Dia melihat ini akan mengurangi pendapatan asli daerah. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya menelaah lebih lanjut mengenai peraturan itu.

"Apabila ada transaksi peralihan dan peningkatan atas hak dari obyek yang diwajibkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka akan terjadi potensi hilangnya pendapatan," kata Tohar.

"Dampaknya sangat luas karena masuk daerah penyangga dan kepala BPN tidak memproses peralihan hak, balik nama sampai sertifikat, notaris PPAT juga tidak bisa memproses AJB (akta jual beli)," jelas dia.

Baca Juga: Warga Pemaluan Sepaku PPU Diminta Tak Jual Lahan Berlebihan 

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya