Jumpai Masyarakat Adat, Jokowi Kulonuwun Pindahkan Ibu Kota
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Masyarakat Adat di Balikpapan pada 17 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berkunjung ke Balikpapan hari ini Selasa (17/12) dan berjumpa dengan masyarakat adat Dayak, Paser, Kutai, Sulawesi, Batak, Jawa, dan lainnya.
Pada pertemuan ini Presiden Jokowi meminta izin kepada tokoh masyarakat adat yang bermukim di Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda dan Penajam Paser Utara (PPU) untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kabupaten PPU dan Kukar.
"Saya izin atau bahasa Jawa-nya kulonuwun kepada para tokoh atas kepindahanan IKN ke Kaltim, khususnya di PPU dan Kukar," ujar Jokowi, di hadapan kurang lebih 20 orang perwakilan tokoh dan masyarakat adat Kaltim dalam sesi pertemuan presiden dengan masyarakat adat di De Bandar Resto , Balikpapan.
Jokowi menuturkan, pemindahan IKN telah dilakukan melalui studi sejak 5 tahun silam. Bahkan sejak presiden pertama telah ada rencana pemindahan IKN dengan lokasi Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
1. Tidak hanya memindahkan pemerintahan saja, namun juga berbagai aspek kehidupan lainnya
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri saat menjumpai Masyarakat Adat di Balikpapan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Jokowi menjelaskan, perpindahan IKN bukan hanya pusat pemerintahannya saja namun ada transformasi di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, selain dibangun klaster penduduk, juga ada klaster pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi. Kemungkinan juga akan dikembangkan klaster pusat keuangan dan perbankan.
" IKN baru tidak ada klaster pabrik. Nanti klaster pendidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidik di Kaltim. Bahkan kita akan bangun perguruan tinggi bukan hanya tingkat nasional tetapi tingkat internasional, bukan hanya satu, tetapi dua, tiga hingga lima," tegas presiden.
2. Jokowi tak ingin pemindahan ibu kota gagal seperti wilayah lainnya
Lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)Presiden Jokowi juga menyampaikan dalam pertemuan tertutup dengan masyarakat adat ini bahwa ia menginginkan di IKN baru tersebut tidak diramaikan oleh penduduk yang naik mobil. Namun lebih banyak pejalan kaki, dan transportasi massal yang modern. Saat ini sedang dilombakan desain kawasan IKN.
"Ini IKN masa depan dan melampui 100 hingga 200 tahun kedepan dan ramah lingkungan, smart city ," ujar Jokowi.
Ia menegaskan pemerintah akan membangun ibu kota, Jokowi tak ingin gagal seperti wilayah lain, jadi bukan memindahkan masalah. Ia menambahkan, desain IKN akan ramah lingkungan. Pada tahap awal, ia merencanakan akan dibangun tempat pembibitan pohon-pohon kurang lebih sebesar 100 hektare, karena banyak hutan yang gundul.
3. Libatkan pemuda lokal untuk pembangunan IKN
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Masyarakat Adat di Balikpapan pada 17 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Sementara, Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Sahran, meminta kepada Presiden Jokowi untuk melibatkan pemuda Paser, Dayak, Banjar dan Kutai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara aktif dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di PPU.
"Kami ingin diperankan secara aktif dalam proses pembangunan IKN tersebut, jangan kami hanya dijadikan sebagai penonton," ujarnya usai mengikuti pertemuan dengan Jokowi.
Dibeberkannya, sejak menggeliding rencana pemindahan IKN di PPU dan telah beberapa kali dilakukan kegiatan penelitian, tetapi tokoh pemuda hanya melakukan pertemuan di dalam ruang saja tanpa pernah dilibatkan dalam penelitian di lapangan.
Menurut Sahran penting masyarakat adat dilibatkan karena banyak situs yang perlu dijaga kelestariannya.
"Jelas kami sangat mendukung dengan pemindahan IKN tersebut karena akan membawa dampak positif dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, apalagi konsep IKN tersebut lebih mengupayakan kelestarian lingkungan. Tetapi kita ingin terlibat dalam prosesnya," jelas Sahran.
4. Tokoh adat meminta Jokowi menyerap aspirasi masyarakat secara langsung bukan cuma dari stafnya saja
Tokoh masyarakat adat di Kaltim (IDN Times/Ervan Masbanjar)Senada dengan Sahran, Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten PPU Musa, meminta kepada Presiden Jokowi agar bisa menyerap aspirasi langsung ke masyarakat akar bawah khususnya yang berdomisili di lokasi pemindahan IKN, bukan sekedar mendapatkan informasi dari stafnya saja.
"Kami masyarakat adat di PPU memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN itu. Namun kami minta agar Bapak Presiden tetap memperhatikan kelestarian adat dan budaya masyarakat baik terkait hutan adat maupun kehidupan tradisional masyarakat di PPU," ujar Musa.
Laporan Kontributor IDN Times Kalimantan Timur Ervan Masbanjar
Baca Juga: Besok Jokowi Resmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda