Pangdam VI/Mulawarman: Pembangunan IKN Perlu Pengamanan Super Ketat
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (kiri) dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto (IDN Times/Mela Hapsari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Kodam VI/ Mulawarman menggelar acara Rapim Kodam VI/Mulawarman yang diikuti oleh 108 Komandan Satuan dan Kepala Badan Pelaksana Kodam. Menjelang Pilkada Serentak 2020, Pangdam VI/ Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto mengingatkan agar TNI tetap bersikap netral. Salah satu yang dipandang dapat mempengaruhi Pilkada adalah TNI-Polri yang mempunyai jangkauan sampai di desa-desa.
“Menurut pandangan para kontestan, TNI-Polri karena punya Babinsa dan Bhabinkamtibmas punya jangkauan luas hingga ke desa-desa,” ujar Pangdam saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam VI/Mulawarman di Aula Makodam, Rabu (11/03).
1. Anggota TNI agar tetap netral selama Pilkada dan tidak terjebak pada hal yang dapat menjelekkan nama TNI
Pangdam VI/Mulawarman Jenderal TNI Subiyanto (IDN Times/Mela Hapsari)Jenderal Bintang Dua tersebut mengingatkan para Dandim jajaran Kodam VI/Mulawarman yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada agar tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat merugikan nama satuan, terutama TNI Angkatan Darat dan TNI sendiri hanya gara-gara hal yang sepele.
“Jangan sampai menjadi konsumsi publik gara-gara hal sepele untuk menjelekkan nama TNI, TNI AD, satuan itu sendiri. Ini harus mulai dipahami oleh para Dandim,” pesan Subiyanto.
Baca Juga: Wali Kota Minta Kewenangan Untuk Tangani Pencemaran Teluk Balikpapan
2. Harus bisa mengikuti perkembangan dan bersikap fleksibel
IDN Times/ Mela HapsariSelain itu Subiyanto juga mengatakan, Rapim yang dilaksanakan dengan tema, “Membangun Kodam VI/Mulawarman yang Adaptif" ini sesuai dengan perkembangan Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). TNI harus dapat mengikuti perkembangan, fleksibel untuk menuju kemajuan di masa yang akan datang.
“Tema diatas sesuai jati diri TNI sebagai prajurit profesional diharapkan harus mampu dan mudah menyesuaikan dengan dinamika situasi yang terjadi dalam mengemban tugas guna menjaga stabilitas wilayah Kodam VI/Mulawarman yang menghadapi perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 dan mendukung rencana persiapan perpindahan ibu kota negara,” ujarnya.
3. Pembangunan IKN memerlukan pengamanan sangat ketat
Menara Pemantau Api di Bukit Soedharmono, Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi kawasan IKN. (IDN Times/Mela Hapsari)Menurut Subiyanto, rencana yang telah disusun bisa saja berubah tergantung situasi dan kondisi yang berubah dengan sangat cepat, termasuk dalam pembangunan IKN yang memerlukan pengamanan sangat ketat.
“Dari rencana pembangunan IKN memerlukan pengamanan super ketat dari pihak TNI, hal itu yang perlu kita sesuaikan jumlah personel yang sekarang ada di Kodim PPU (Penajam Paser Utara) khususnya Koramil Sepaku belum mencapai 100 %, mungkin baru 80 %. Tentu akan kita kaji kembali. Bisa saja jumlah Babinsa yang ada di desa itu mencapai tiga orang mengingat pembangunan IKN, perlunya tambahan untuk pengamanan ,” kata Pangdam.
Pada Rapim ini, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango hadir menjadi melakukan sosialisasi pencegahan korupsi. Rapim diikuti juga oleh pejabat pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Rawan Korupsi, KPK Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara