Pengusaha Dukung Visi Jokowi Hajar Penghambat Investasi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Para pengusaha menyambut baik visi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan yang akan membuka peluang seluas-luasnya untuk investasi dan siap menghajar pungli serta hambatan investasi. Hal ini disampaikannya dalam pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) hari Minggu (14/7).
Salah seorang pengusaha Balikpapan yang bergerak di bidang ekspedisi pelabuhan dan rental mobil untuk tambang batu bara H. Abdul Ghalib mengatakan, "Gagasan Pak Jokowi ini bagus. Memang ada kesulitan mengurus izin tapi bisa diatasi. Kesulitannya terutama yang terkait pajak," jelasnya saat ditemui IDN Times, Rabu (17/7).
1. Pengurusan izin yang ribet dan lama menghambat investasi
facebook/Syahrul AchmadiSementara menurut seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit, Syahrul Ahmadi ia memiliki pengalaman sulitnya memperoleh izin. Syahrul yang tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 8000 hektare di Padang, Sumatera Barat.
"Kesulitan yang dihadapi adalah perizinan yang merepotkan, kita buat izin sampai berapa bulan nggak selesai-selesai. Waktu itu izin HGU, izin di Pemda, izin pembukaan lahan, izin kehutanan juga susah," katanya saat dihubungi IDN Times melalui telepon hari Rabu, (17/7)
Syahrul berencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit ke Kalimantan Tengah dalam jangka waktu dekat. Ia berharap program Jokowi untuk mempermudah izin betul-betul terealisasi agar ia dan pengusaha lainnya tak mengalami kesulitan lagi dalam berinvestasi dan membuka usaha.
"Rencana Pak Jokowi sangat bagus. Semoga benar-benar terlaksana," katanya.
2. Pungli harus diberantas
health.harvard.eduSalah satu hambatan bagi para pengusaha adalah adanya pungutan liar alias pungli. Hal ini pernah dialami oleh Abdul Ghalib. Dulu, sering pihaknya terpaksa membayar pungli agar angkutannya bisa melintas.
"Kasih aja, kalau memang gak ada jalan lain ya sudah, yang penting bisa jalan lancar. Kalau sekarang gak ada lagi pungli," ujar Abdul Ghalib.
Sementara di perkebunan sawit Syahrul Ahmadi menuturkan, "Pungli ada macam-macam, ada pejabat ada preman, jadi kita tiap seratus dua ratus hektar kita ada Brimob di situ supaya tidak diganggu," katanya.
Tak hanya itu, perkebunan sawit juga sering mengalami pencurian.
"Di pabrik juga kita amankan dengan naruh petugas. Pencurian sawit juga biasa terjadi," jelas Syahrul.
Artinya selain mempermudah izin, dan memberantas pungli, pemerintah juga perlu menjamin keamanan bagi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya agar aman dari gangguan.
3. Infrastruktur di era Jokowi lebih baik, sehingga memudahkan para pengusaha menjalankan bisnisnya
IDN Times/Mela HapsariBisnis Abdul Ghalib tidak hanya sebatas Balikpapan dan Kalimantan Timur saja, namun juga beberapa provinsi lain di Kalimantan. Akses infrastruktur jalan sangat penting baginya yang menjalankan bisnis ekspedisi dan transportasi.
Abdul Ghalib menuturkan pernah suatu ketika dalam perjalanan Balikpapan-Malinau Kalimantan Utara truk trontonnya pernah tertanam di jalan hingga seminggu saking buruknya kondisi jalan waktu itu. Kejadian seperti ini tentu merugikan bisnisnya.
Ia bersyukur infrastruktur jalan di Kalimantan saat ini sudah jauh lebih baik sehingga sangat membantu efisiensi waktu dan biaya bagi para pengusaha. Pada masa pemerintahan Jokowi ia merasakan pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan dan bermanfaat.
"Secara biaya dan waktu lebih efektif. Pembangunan lebih bagus memberi kemudahan kita, jadi sekarang jalan sudah lebih bagus. Pengurusan izin juga mudah," kata pengusaha yang mengelola lebih dari 200 unit kendaraan berbagai jenis, mulai dari truk, bus, hingga mobil biasa.
Ia juga berharap agar jalan tol Balikpapan-Samarinda segera selesai dan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara segera terealisasi. Akses infrastruktur jalan yang baik akan semakin memudahkan investor menjalankan bisnis dan usahanya di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Kebijakan Perizinan Daerah dan Pusat Tak Harmonis, Investasi Terhambat