Balikpapan, IDN Times - Program pembangunan perumahan rakyat layak huni ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tahun ini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi.

"Insya Allah tahun ini dimulai pembangunan perumahan rakyat layak huni," kata Hadi saat Rapat Forum Perangkat Daerah 2021 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim, di Samarinda, Rabu (7/4/2021), dikutip dari kaltimprov.go.id.

1. Didukung program CSR perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Timur

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (IDN Times/Yuda Almerio)

Hadi menjelaskan, program pembangunan perumahan rakyat layak huni ini didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang aktif di Kalimantan Timur melalui Coorprorate Social Responsibility (CSR). 

"Semua pembangunan melalui alokasi dari CSR masing-masing perusahaan yang membangunnya," kata Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Sambut Ibu Kota Negara Baru, Proyek Tol Teluk Balikpapan-PPU Berlanjut

2. Membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dapat memiliki rumah sendiri

Ilustrasi perumahan. (Dok. Kementerian PUPR)

Hadi menjelaskan, program pembangunan perumahan rakyat layak huni diharapkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor agar dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri.

Menurutnya akan ada ribuan unit rumah yang akan dibangun. Untuk itu, ia meminta Dinas PUPR Pera Kaltim agar mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dan mengawal pelaksanaan pembangunan perumahan ini.

"Pembangunan ini juga akan bekerja sama dengan jajaran TNI," jelas Hadi.

3. Dinas PUPR Pera Kaltim siap melaksanakan program pembangunan rumah layak huni

Ilustrasi perumahan. (Dok. Kementerian PUPR)

Sementara itu, menurut Kadis PUPR Pera Kaltim AM Fitra Firnanda, Dinas PUPR Pera terkait program rumah rakyat layak huni berperan dalam mendukung terkait menghitung spesifikasi dan luas lahan yang harus dibangun untuk perumahan tersebut.

"Prinsipnya kita siap melaksanakan program gubernur," jelas Fitra Firnanda.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Lokal Kaltim dalam IKN