Marak Tambang Liar, Komisi III DPR RI Kunjungi Polda Kaltim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir yang juga diikuti perwakilan anggota DPR RI perwakilan Kaltim Safaruddin dan Rudy Masud.
Kunjungan Komisi III DPR RI ini untuk membahas seputar sumber daya alam (SDA) di wilayah Kalimantan Timur, termasuk masalah tambang.
"SDA memberikan banyak pendapatan pada anggaran pendapatan negara, kami tidak ingin ada kebocoran dari segi sumber daya alam yang ada di Kaltim ini," ujar Adies usai melaksanakan kunjungan kerja di Mapolda Kaltim, pada Kamis (10/6/2021).
1. Komisi III pertanyakan maraknya temuan tambang liar di Kaltim
Adies mengatakan, dalam rapat yang digelar dengan Polda Kaltim ini ada beberapa masalah terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Termasuk juga temuan-temuan tambang liar yang ada di wilayah Kaltim.
"Termasuk bagaimana dengan nasib tambang yang sudah digali, apakah tidak mengganggu masyarakat dan lain sebagainya," paparnya.
Baca Juga: Gubernur Kaltim: Pesan Presiden IKN di Kaltim Lanjut Usai Pandemik
2. Data tambang liar akan disampaikan Polda Kaltim
Terkait temuan tambang liar ini, Adies mengatakan, Komisi 3 DPR RI masih menunggu data yang lengkap dari Polda Kaltim. Data tersebut kemudian akan dibawa dalam pembahasan rapat kerja Komisi III DPR RI.
“Polda akan memberikan datanya manakala dibutuhkan. Kemungkinan kita akan melanjutkan rapat kerja kita di DPR RI di Komisi III Jakarta terkait sumber daya alam ini," jelasnya.
3 Kunjungan kerja Komisi III DPR RI tidak terkait pemindahan ibu kota negara
Saat jurnalis menanyakan tentang kunjungan kerja ini juga terkait dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN), Adies dengan tegas menepisnya. Adies yang berasal Fraksi Golkar tersebut mengatakan, terkait rencana pembangunan IKN masih belum masuk dalam pembahasan.
"Ibu Kota Negara baru belum ada pembahasan. Jadi kita tidak ada membahas itu. Bahkan recana pembangunan IKN masih belum masuk Prolegnas," tutupnya.
Baca Juga: Belajar Online Dikhawatirkan Menurunkan Kualitas Pelajar di Kaltim