Anggaran Pilkada Balikpapan Dialihkan untuk Penanganan Virus Corona
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota berencana akan mengalihkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Balikpapan untuk membiayai upaya penanggulangan wabah corona atau COVID-19.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan kebijakan merupakan hasil kesepakatan yang diambil oleh DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti rencana percepatan penanganan penyebaran virus corona.
“Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat, bahwa anggaran hibah untuk Pilkada akan kami alihkan untuk penanganan COVID-19, yang sudah terlanjur dicairkan ya sudah tetap dipergunakan,” kata Abdullah kepada wartawan di DPRD Kota Balikpapan, Kamis (2/4 ).
Baca Juga: Kabar Baik, 3 Pasien Positif COVID-19 di Balikpapan Dinyatakan Negatif
1. Sisa anggaran yang belum cair digunakan
Opsi pelaksanaan Pilkada serentak . Instagram/kpudiyBerdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan dan Kepolisian Resort Kota Balikpapan, total anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 tercatat mencapai Rp73 miliar. Dana tersebut dicairkan dalam tiga tahap.
Tahap pertama, dana tersebut sebagian sudah dicairkan sebesar Rp28 miliar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan tahun 2019. Jumlah yang sudah dicairkan tersebut mencakup sekitar 40 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
Namun karena kondisi Kota Balikpapan yang sudah masuk kategori tanggap darurat bencana wabah virus corona, sisa dana yang belum dicairkan akan dialihkan sepenuhnya untuk membiayai program percepatan penanganan virus corona.
“Yang sudah terlanjur cair yang tetap dimanfaatkan, yang belum kita akan alihkan,” ujarnya.
2. Untuk membiayai pengetatan sosial
Meskipun menggelar rapat Musrenbang namun Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud dan Wabup, Hamdam tetap menerapkan Social Distance serta membatasi jumlah peserta kegiatan (Dok.Humas Setkab PPU)Abdullah menerangkan kebijakan untuk mengalihkan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD, merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan anggaran dalam mendukung kebijakan pengetatan sosial yang diterapkan Pemkot Balikpapan.
“Kita harus bisa mendapatkan anggaran, sedangkan dalam 3 sampai 5 bulan ke depan, kita tidak ada menarik pajak dan retribusi,” jelasnya.
3. Santunan gakin dan warga tidak berpenghasilan tetap disiapkan
unsplash/Zeyn AfuangSelain untuk membiayai pelaksanaan pengetatan sosial untuk corona, anggaran yang ada juga akan digunakan untuk membiayai rencana pemberian santunan kepada masyarakat tidak mampu dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang merasa dampak ekonomi atas bencana virus corona yang melanda Kota Balikpapan. Masing-masing kepala keluarga akan diberikan santuan senilai Rp250 ribu.
“Dengan kondisi yang ada saat ini, kita akan kesulitan untuk mendapatkan anggaran, sehingga kegiatan yang tidak mendesak akan dirasionalisasi,” jelasnya.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program penanganan dampak sosial penyebaran virus corona atau COVID-19 di Balikpapan diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Baca Juga: Warga Balikpapan Terdampak COVID-19 Bakal Dapat Kompensasi Rp250 Ribu
