DPRD: Rasionalisasi APBD Balikpapan Bisa Mencapai 50 Persen
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan Taufiqurrahman (IDN Times / Haikal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan (APBD) Kota Balikpapan tahun 2020 akan terkoreksi sekitar 50 persen. Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan Taufiqurrahman kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (6/4).
“Saat ini pihak eksekutif sedang melakukan rapat evaluasi anggaran. Sementara kami di legislatif tinggal kasih stempel persetujuan saja. Karena yang tahu secara detail anggaran mana yang bisa dirasionalisasi itu dari sana (Pemkot Balikpapan),” ujarnya.
1. Dampak ekonomi karena virus corona cukup besar
pixabay.comPenyebaran virus corona yang mewabah di Kota Balikpapan tidak hanya mengancam kondisi kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Rencana pelaksanaan revisi terhadap APBD Kota Balikpapan tahun 2020 merupakan kebijakan yang diambil untuk membiayai program penanganan wabah corona. Anggaran itu bakal digunakan untuk pengadaan perangkat guna penanganan virus corona, pemberian santunan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi, serta pemulihan kondisi perekonomian pascabencana.
“Kami maunya fokus saja buat penanganan corona,” jelas Taufiq.
2. Pendapatan daerah bakal merosot
unsplash/HelloquenSelain itu, koreksi terhadap APBD Kota Balikpapan tahun 2020 juga berasal dari minimnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah selama beberapa bulan kedepan.
Minimnya pemasukan daerah ini diakibatkan oleh kebijakan dari Pemerintah Kota Balikpapan yang memberikan waktu penundaan pembayaran pajak daerah selama 6 bulan ke depan bagi pengusaha hotel, dan restoran, penutupan tempat hiburan malam (THM) dan pembebasan iuran retribusi pasar bagi PKL dan pemilik lapak di pasar tradisional.
3. Sebanyak Rp6,5 miliar anggaran kesekretariatan DPRD dialihkan untuk COVID-19
pmjnews.comTaufiq menjelaskan DPRD juga sudah siap memotong anggaran yang ada saat ini untuk digunakan menanggulangi wabah corona. Salah satunya dengan mengalihkan Rp 6,5 miliar anggaran kesekretariatan.
“Kami siap saja potong anggaran kalau itu untuk kepentingan rakyat. Apalagi dampak wabah ini cukup besar dan ada juga dampak sosial yang dialami warga. Yang jelas anggaran sekretariat semua dipotong sampai Rp 6,5 miliar. Itu untuk makan, rapat dan lain sebagainya,” tuturnya.
Tidak hanya itu, menurut Taufiq, juga ada wacana anggaran dinas keluar daerah akan dialihkan untuk tanggap darurat COVID-19. Mengingat ada kemungkinan anggaran itu tidak terpakai karena program dinas luar tersebut tidak bisa berjalan. Sebab semua daerah sedang memberlakukan kebijakan karantina wilayah bagi pendatang akibat wabah ini.
“Nanti setelah eksekutif selesai rapat evaluasi anggaran maka kita akan ketahui berapa anggaran yang dapat dikumpulkan untuk penanganan corona. Sebab pembahasan anggaran untuk COVID-19 ini terus dikebut,” jelasnya.
Mengenai jadwal pengesahan, Taufiq mengaku mengusahakan secepatnya bersama pihak Pemkot Balikpapan. Sebab, saat ini sedang dilakukan inventarisasi terhadap pos anggaran yang dianggap bisa dialihkan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pengetatan sosial di Kota Balikpapan.
Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN: Bergandeng Tangan Melawan Corona di Kitabisa.com (http://kitabisa.com/kitaidnlawancorona)
Baca Juga: Wali Kota: Rekomendasi WHO, Warga Balikpapan Wajib Gunakan Masker
