Anggaran Penanggulangan Banjir Balikpapan Diusulkan Naik Rp300 miliar
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi III DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir di Kota Balikpapan dinaikkan menjadi Rp300 miliar. Usulan tersebut menaikan alokasi anggaran penanggulangan banjir di Kota Balikpapan yang saat ini hanya sebesar Rp 123 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid mengatakan pihaknya akan memasukan usulan tersebut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2020 mendatang.
“Anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mengatasi masalah banjir yang di Kota Balikpapan,” kata Sukri.
1. Anggaran yang ada dinilai tidak mencukupi
IDN Times/Mela HapsariAnggaran penanggulangan banjir di Kota Balikpapan Rp89 miliar pada tahun 2018, dinaikkan menjadi Rp123 miliar pada tahun anggaran 2019. Namun jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menyelesaikan masalah banjir yang terjadi di Kota Balikpapan.
Sukri menjelaskan berdasarkan perhitungannya, anggaran yang telah dialokasikan tidak mencukupi untuk menjalankan sejumlah program penanganan banjir.
Menurut Sukri, upaya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah dinilai masih sebatas penanggulangan jangka pendek, sehingga belum mampu mengurangi dampak banjir yang ditimbulkan.
“Kegiatan yang dilakukan saat ini masih terbatas pengerukan drainase yang dinilai tidak efektif,” kata Sukri.
Baca Juga: BMKG: Waspada Bencana Hidrologi di Sulsel
2. DPRD mengusulkan agar buat konsep penataan daerah hulu
Facebook.com/sungai wainUntuk memaksimalkan upaya penanggulangan dampak banjir. Menurut Sukri, pemerintah daerah harus mengkaji ulang masterplan penanganan banjir yang lebih memfokuskan pada penanganan kawasan hulu.
Seperti pembuatan buffer zone di kawasan hulu penting dilakukan, sehingga debit air dan dampak banjir yang ditimbulkan dapat dikurangi.
“Selama ini, pemerintah kota masih fokus untuk penataan daerah aliran Sungai Ampal, harus dikembangkan ke kawasan lainnya,” terang Sukri. Pemerintah Kota menurutnya harus lebih ketat dalam menerbitkan izin pengupasan lahan di kawasan hulu.
Masalah banjir harus mulai diatasi sejak saat ini, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak membesar dari merugikan masyarakat.
3. Pemukiman baru diarahkan keluar Balikpapan
Facebook.com/lily lisaMenanggapi persoalan banjir yang masih terjadi di Kota Balikpapan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan saat ini tengah menyusun konsep untuk menata ulang kawasan hulu.
Salah satunya dengan mendorong perkembangan pemukiman ke luar Balikpapan seperti ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kami masih bahas konsepnya, untuk menata kembali kawasan kita,” ungkap Rizal.
Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan mendukung rencana pemerintah untuk merealiasikan pembangunan jembatan Balikpapan - Penajam.
Diharapkan dengan adanya jembatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mampu untuk mengubah arah perkembangan pemukiman ke wilayah Penajam.
Baca Juga: Pilwali Balikpapan : Calon Petahana Masih Paling Kuat
