DPRD Balikpapan: Kekurangan Guru, Dorong Pertumbuhan Sekolah Swasta
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota lebih memberdayakan keberadaan sekolah swasta untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle terkait evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
"Pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembinaan sekolah swasta yang kurang produktif, sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan," kata Sabarudin ketika diwawancarai di kantor DPRD Balikpapan.
1. Rencana penambahan ruang belajar tidak menyelesaikan masalah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSabaruddin yang berasal dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan rencana pemerintah daerah untuk menambah ruang belajar di sekolah negeri tidak dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dalam PPDB. Keterbatasan jumlah tenaga pengajar menjadi salah satu kendala utama ketika dilakukan penambahan ruang belajar di sekolah negeri.
"Penambahan ruang belajar bukan solusi, karena kita masih kekurangan guru. Selain itu, guru yang ada sebagian besar masih berstatus tenaga bantuan atau naban," jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengamanatkan agar jumlah naban dievaluasi. Padahal paling banyak naban merupakan tenaga pengajar.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Balikpapan, jumlah siswa SD yang lulus pada tahun 2019 ini, tercatat mencapai 11.087 siswa. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas daya tampung sekolah SMP Negeri yang ada, yang mampu menampung sekitar 6 ribu siswa.
Sedangkan untuk lulusan SMP, pada tahun 2019 ini, tercatat mencapai 10.330 siswa. Dan daya tampung SMA/SMK negeri yang ada hanya sekitar 5.600-an siswa.
Baca Juga: Penambahan Ruang Kelas di Balikpapan Akan Disesuaikan Zonasi
2. Jumlah sekolah terbatas, Balikpapan belum siap untuk sistem zonasi
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSabaruddin mengungkapkan jumlah sekolah yang ada di Kota Balikpapan belum mencukupi untuk melaksanakan sistem zonasi. Sebagian besar sekolah masih terpusat di 3 kecamatan di wilayah perkotaan yakni kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Tengah.
Sementara untuk 3 kecamatan lain seperti Balikpapan Barat jumlah sekolah negeri masih terbatas, termasuk dua kecamatan lainnya Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara yang berada di pinggiran kota.
"Balikpapan belum siap untuk sistem zonasi, karena masih ada beberapa kelurahan yang tidak ada sekolahnya," tambahnya.
Baca Juga: Evaluasi PPDB : DPRD Usulkan Bangun Sekolah Dan Tambah Ruang Belajar
3. Sekolah swasta yang tidak produktif perlu dibina
IDN Times/MaulanaSabaruddin meminta agar pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam membina sekolah swasta yang tidak produktif. Keberadaan sekolah swasta dinilai dapat menjadi solusi untuk penyediaan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan.
"Mereka sudah siap bangunan dan tenaga pengajarnya, jadi tinggal dibina agar bisa lebih produktif," jelasnya.
Saat ini di Balikpapan, sudah ada beberapa sekolah swasta yang berkualitas sehingga tinggal ditingkatkan agar dapat menjadi alternatif fasilitas pendidikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Bali Sebut Peraturan Menteri Soal PPDB Zonasi Gagal & Blunder
