Kadin: Pemerintah Harus Bisa Mengatur Harga Bahan Pokok
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Salah satu faktor yang harus dipenuhi oleh daerah yang akan dijadikan lokasi untuk pemindahan ibu kota negara adalah masalah jaminan ketersediaan sembako. Sebagai daerah yang ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah Kalimantan Timur, Kota Balikpapan rawan terjadi kekosongan bahan pokok.
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, pemerintah daerah harus mampu membangun regulasi untuk menjamin ketersediaan bahan pokok.
"Pelabuhan di sini, barangnya turun di sini, kenapa harga barang lebih murah di Samarinda, itu harus kita pikirkan, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ibu kota negara di Kaltim," kata Yaser ketika diwawancarai di DPRD Kota Balikpapan.
1. Standar biaya hidup terlalu tinggi, tidak sesuai penghasilan
Pixabay.com/PhotosforyouTingginya harga bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan harus menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena berdasarkan standar penghasilan ada, tingkat kebutuhan masyarakat untuk biaya hidup di Kota Balikpapan masih tidak berimbang.
Standar upah minimum kota (UMK) yang masih berada pada angka Rp2,8 Juta masih tidak berimbang dengan kebutuhan biaya hidup. Hal ini tidak sebanding apabila dibandingkan dengan UMK Kota Surabaya yang ditetapkan Rp3,8 juta. Padahal biaya hidup di Kota Surabaya jauh lebih rendah dibanding Kota Balikpapan.
"Di Balikpapan sekali makan orang butuh sekitar Rp20 ribu, sedangkan di Surabaya sekitar Rp5 ribu," jelasnya.
2. Kenaikan UMK bukan solusi
bworldonline.comKebijakan pemerintah yang menaikan standar UMK setiap tahun, tidak menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab kebijakan untuk menaikan UMK akan berdampak pada tingkat inflasi yang juga akan berpengaruh terhadap nilai jual bahan pokok. Selain itu, kenaikan UMK juga akan meningkatkan beban operasional para pengusaha dalam menjalankan usahanya.
Hal yang perlu dirancang oleh pemerintah adalah dengan membuat regulasi terhadap distribusi bahan pokok sehingga harga bahan pokok dapat diturunkan.
"Setiap tahun UMK naik, tapi ongkos hidup juga naik. Untuk itu, kita harus memikirkan bagaimana bisa menurunkan beberapa variabel agar meringankan beban masyarakat dan tidak memberatkan pengusaha," terangnya.
3. Perlu ada regulasi harga bahan pokok
masakapaya.comYaser menjelaskan untuk merancang kajian dalam untuk menurunkan standar biaya hidup yang tinggi perlu melibatkan seluruh stakeholder yang ada termasuk Kadin. "Perlu ada kajian yang komprehensif di dalam membahas bagaimana menurunkan biaya hidup yang sangat tinggi di Kota Balikpapan. Ini PR kita bersama," ujarnya.
Karena secara lokasi Kota Balikpapan terdapat pelabuhan yang menjadi lokasi bongkar muat bahan pokok dari luar daerah. Namun standar biaya hidupnya lebih tinggi dari kota lainnya. "Kadang miris, pelabuhan disini, tapi kenapa harganya lebih murah Samarinda," ungkapnya.
