KPPU Sasar Kecurangan Kemitraan Perkebunan dan UMKM
Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Wilayah KPPU V Triyono Kurniawan (IDN Times/Maulana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) V di Kalimantan mencatat sepanjang tahun 2019 dari tujuh laporan yang ditangani, masih didominasi praktik dugaan persekongkolan tender di lingkungan pemerintahan.
Menurut Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) V Triyono Kurniawan mengatakan dari 7 laporan yang diterima saat ini 5 diantaranya sudah naik statusnya ke penyelidikan dan 4 sudah diputuskan di pengadilan.
“Dari 7 itu, 5 sudah diproses, 4 diantaranya sudah diputuskan di pengadilan,” katanya ketika diwawancarai wartawan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) V Balikpapan, Senin (16/12).
1. KPPU sasar kecurangan kemitraan perkebunan
IDN Times/MaulanaTriyono menjelaskan sesuai dengan perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk mendukung pertumbuhan usaha di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), KPPU berencana akan meningkatkan pengawasan dugaan praktik kecurangan dalam program kemitraan yang melibatkan UMKM.
Dugaan kecurangan tersebut diduga banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan seperti karet dan sawit dalam yang menerapkan sistem kemitraan dengan petani dalam menjalankan usahanya, sehingga merugikan petani sebagai mitra.
“Tahun 2020, kami akan mencoba fokus untuk mempelajari praktik kecurangan dalam kemitraan UMKM di perkebunan, sesuai perintah dari Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM,” jelasnya.
Baca Juga: KPPU Beri Kisi-Kisi Agar Siap Bersaing Hadapi Era Ekonomi Digital
2. Retail modern juga menjadi target KPPU
PixabaySelain menyasar praktik kecurangan dalam program kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pihaknya juga akan memfokuskan pada praktik kecurangan dalam program kerja sama antara retail modern dengan UMKM.
Menurut informasi yang diterimanya, banyak pemilik retail modern yang melakukan kemitraan dengan UMKM dalam memasok barang yang diperdagangkan tanpa adanya surat perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.
Kondisi ini dinilai sangat melemahkan dan merugikan UMKM sebagai mitra yang memasok barang dagangan.
“Biasanya tidak ada kontrak ini kan merugikan UMKM, misalnya ada UMKM yang memasok barang dagangan di retail, karena tidak ada kontrak pembayaranya seharusnya satu minggu bisa sampai 3 bulan, kan ini merugikan UMKM sebagai mitra,” ungkapnya.
3. KPPU keluhkan kekurangan personel dengan area kerja yang terlalu luas
IDN Times/Yogi PashaTriyono menerangkan salah satu kendala yang dihadapi oleh Kanwil KPPU V dalam menangani praktik persaingan usaha tidak sehat adalah jumlah personel yang terbatas yang tidak sesuai dengan luas area kerja.
Untuk saat ini Kanwil KPPU V yang berkantor terpusat di Balikpapan harus menangani seluruh wilayah di Kalimantan yang terdiri dari 5 Provinsi dan 34 Kabupaten/Kota. Kondisi tidak sesuai dengan jumlah personil yang dimiliki Kanwil KPPU V yang hanya terdiri dari 2 hingga 3 orang per bagian. Kondisi anggaran yang minim juga menjadi kendala dalam mencakup seluruh wilayah yang cukup luas.
“Alasannya adalah anggaran untuk mencakup semua wilayah, alasan yang sama juga disampaikan oleh terlapor ketika harus menjalani pemeriksaan di Balikpapan karena tidak ada biaya untuk datang, kalau sampai dua hingga tiga kali kami beri catatan tidak kooperatif, ” terangnya.
Baca Juga: Wacana UN Dihapus, Disdik Balikpapan Menunggu Regulasi dari Pusat
