Ormas Balikpapan Demo Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Puluhan massa dari Gerakan Putera Asli Kalimantan Timur (Gepak) cabang Kota Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Pusat.
Mereka berunjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan, Balikpapan Kota, Jumat (13/9/) pagi.
Mereka menyampaikan orasi terkait penolakan rencana kenaikan BPJS Kesehatan dan menilai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan masyarakat.
1. Serahkan petisi ke DPRD Balikpapan
IDN Times/MaulanaMassa mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan dengan menaiki sepeda motor dan kendaraan roda empat kap terbuka yang membawa peralatan pengeras suara.
Kegiatan ini merupakan aksi damai yang dilakukan oleh Gepak Kota Balikpapan untuk menyikapi rencana pemerintah yang bakal menaikkan tarif BPJS Kesehatan pada tahun 2020.
Ketua Gepak Kota Balikpapan Suriansyah yang hadir memimpin aksi ini menyebutkan menyiapkan petisi yang disampaikan kepada DPRD Kota Balikpapan. Petisi tersebut berisi 5 poin tuntutan yakni mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah kota dan DPRD agar membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan membebani ekonomi rakyat.
Lalu, meminta pemerintah memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS Rp32,8 triliun sehingga merugikan negara.
Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS Kesehatan dengan tidak membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran.
Mendesak BPJS Kesehatan melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta membuat Posko Pelayanan Pengaduan di tiap rumah sakit (RS) agar peserta atau pasien dapat dibantu jika mengalami masalah pelayanan BPJS Kesehatan di RS.
Selain itu, Gepak juga mendesak anggota DPRD Kota Balikpapan khususnya membidangi urusan kesehatan agar benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap rumah sakit yang ada di Balikpapan agar seluruh masyarakat secara merata dapat merasakan pelayanan yang optimal dari Pihak Rumah Sakit.
Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS, Berpotensi Menaikkan Jumlah Keluarga Miskin
2. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan adalah kebijakan menyengsarakan rakyat
IDN Times/MaulanaSuriansyah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah tindakan gegabah tanpa didasari dengan evaluasi yang matang.
Kenaikan itu tidak didasari dengan peningkatan layanan BPJS Kesehatan di fasilitas dan rumah sakit agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
"Kenaikan iuran BPJS 100 persen di tengah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi saat ini adalah solusi yang menyengsarakan bagi rakyat kecil terlebih dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti saat ini," ungkapnya.
3. DPRD Balikpapan berjanji akan perjuangkan aspirasi para pengujuk rasa
IDN Times/MaulanaAnggota DPRD Kota Balikpapan Taufiqurahman yang hadir menemui pengunjuk rasa berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini.
"Jadi ini nanti kalau sudah selesai AKD (Alat Kelengkapan Dewan), saya akan memberikan petisi ini ke komisi yang bersangkutan, karena tadi saya sudah berjanji," jelasnya.
Ia mengatakan, karena tuntutan mengenai iuran BPJS Kesehatan ini menyangkut bidang kesehatan, maka petisi ini akan diserahkan ke Komisi IV ketika sudah terbentuk nanti.
"Karena ini menyangkut bidang kesehatan saya akan serahkan ke Komisi IV, Insha Allah minggu depan AKD sudah terbentuk saya akan serahkan dan ini menjadi tanggung jawabnya mereka dan ini menjadi awal perhatian mereka," tambahnya.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Kantor DPRD Balikpapan Diwarnai Demo Mahasiswa
