Terkait Ibu Kota Baru, Pemprov Sulteng Jajaki Kerja Sama dengan Kaltim
IDN Times/Maulana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait rencana pemindahan ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur. Kerja sama itu menyangkut suplai bahan bangunan yang digunakan untuk membangun ibu kota negara yang baru di wilayah Kaltim.
“Ini adalah berkah, dan sudah lama kami (Sulteng) menjadi penyedia dari bahan material hingga bahan pokok ke wilayah Kaltim,” kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat acara pembukaan Pra Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (28/08).
1. Dampak pemindahan ibu kota negara harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
IDN Times/MaulanaTerpilihnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN) dipastikan akan memberikan dampak kepada daerah di sekitarnya. Provinsi Sulawesi Tengah yang berada paling dekat dengan wilayah yang dibangun ibu kota negara juga akan merasa dampaknya.
Selama ini hampir seluruh bahan material bangunan hingga pangan dipasok dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kalimantan Timur tidak memiliki potensi untuk menghasilkan bahan pangan karena keterbatasan lahan pertanian.
Longki menjelaskan dalam waktu dekat, pihaknya akan membahas rencana kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kaltim.
Pemindahan ibu kota negara yang merupakan proyek besar jangka panjang harus dapat memberikan dampak positif bagi daerah diantaranya peningkatan perekonomian dan peluang usaha bagi pengusaha di daerah.
“Kita harus berdayakan masyarakat dan pengusaha kita, agar memberikan dampak yang dapat dirasakan,” ujar Longki yang juga menjabat sebagai Ketua APPSI.
Baca Juga: Jatamnas: Kaltim Butuh Restorasi, Bukan Pemindahan Ibu Kota
2. Awasi persaingan tidak sehat
IDN Times/MaulanaPemindahan ibu kota negara di wilayah Kaltim dipastikan akan memberikan perubahan tingkat perekonomian dan peluang usaha di daerah. Namun hal tersebut juga dapat memicu timbulnya persaingan tidak sehat.
Untuk itu, Longki berencana akan bekerja sama dengan Pemprov Kaltim dalam mengawasi kegiatan usaha agar dapat memberikan dampak yang dapat dinikmati masyarakat di daerah.
“Harus ada regulasi untuk mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat, agar masyarakat dan juga pengusaha kita diberdayakan” tuturnya.
3. Mempermudah izin usaha bagi para pelaku bisnis
IDN Times/MaulanaLongki menjelaskan untuk mendorong kesempatan kepada masyarakat dan pengusaha dalam merasakan dampak pemindahan ibu kota negara, pihaknya akan memudahkan para pelaku usaha di wilayahnya dalam proses pengurusan izin usaha.
“Hampir semuanya sudah berizin, kami akan berdayakan masyarakat dan pengusaha yang ada,” tungkasnya.
Kemudahan pemberian izin usaha ini dilakukan untuk mendorong peluang bisnis untuk meningkatkan kerja sama antar wilayah, sebagai manfaat dari pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga: Ini Potensi Ekonomi Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
