Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Tembus hingga Rp5,3 Triliun
Prosesi tanah dan air Gentong Nusantara di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022). Foto YouTube Biro Pers, Media Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berprogres. Rencananya pertengahan Agustus ini pembangunan fisik IKN akan segera dimulai setelah tahapan lelang di Jakarta selesai. Presiden Joko Widodo sendiri yang akan langsung memimpin peletakan batu pertama pembangunan IKN.
Tahun ini pemerintah sudah menyiapkan alokasi APBN tidak kurang dari Rp5,3 triliun untuk pembangunan IKN. Sedangkan total disiapkan untuk anggaran tahun jamak hingga 2024 sebesar Rp43 triliun.
"Presiden memberikan atensi khusus untuk IKN ini. Harus jalan kata beliau," ucap Gubernur Isran Noor bulan Juni lalu dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
1. Presiden Joko Widodo sangat serius dalam pemindahan IKN
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sendiri sangat serius dengan mimpi besarnya untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kaltim itu. Secara keseluruhan pembangunan fisik infrastruktur IKN diprediksi akan menelan anggaran tidak kurang dari Rp466 triliun hingga tuntas pada tahun 2045 nanti.
Pemerintah pun telah menegaskan tidak semua pembiayaan infrastruktur IKN menggunakan APBN. Proyeksi rinciannya sebagai berikut. Dari APBN pemerintah menyiapkan Rp90,4 triliun, kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) Rp 252 triliun dan skema pembiayaan swasta-BUMN sebesar Rp123,27 triliun.
Presiden Jokowi sendiri sudah beberapa kali datang langsung ke lokasi IKN demi memastikan rencana pemindahan ibu kota negara berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kunjungan terakhir Presiden Jokowi dilakukan pada Rabu 22 Juni 2022. Kala itu Presiden datang bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri.
Baca Juga: Masa Depan Balikpapan dan Samarinda sebagai Triangle Cities IKN
2. Progres pembangunan IKN sudah berjalan lancar
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jika sebelumnya pada penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia mereka baru melaporkan rencana dan desain. Maka pada kunjungan terakhir Presiden Jokowi sudah menjelaskan kemajuan tahapan pembangunan IKN. "Jika dulu kami melaporkan rencana dan desain, sekarang kami melaporkan progres," katanya.
Hingga akhir Juni ini, kata Basuki, sudah banyak paket kegiatan proyek IKN yang dilelang. Di antaranya untuk land development, jalan, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat kantor menko, kantor kementerian, rumah-rumah menteri, air minum, pengendalian banjir, dan sanitasi.
"Insya Allah kalau Juli sudah ada pemenangnya, Agustus kita akan mulai bekerja," tandas Basuki. Proyek insfratruktur lain yang sedang dikerjakan pemerintah di luar kawasan inti IKN adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.
3. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dimulai sejak Juli 2020
Ilustrasi proyek strategis nasional pembangunan bendungan Sepaku penunjang air bersih IKN (IDN Times/Ervan)Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dimulai sejak Juli 2020. Sesuai kontrak akan rampung awal tahun 2023.
"Saat ini, progres fisik Bendungan Sepaku Semoi sampai Juni 2022 sudah mencapai 56,72 persen. Manfaat bendungan ini tidak hanya untuk IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga untuk warga Sepaku, Samboja dan Balikpapan," papar Jarot.
Memiliki panjang 450 meter, kapasitas tampung bendungan ini diproyeksikan sebanyak 10 juta m3. Jarot menambahkan, Bendungan Sepaku Semoi memiliki manfaat untuk mereduksi banjir sebesar 55,26 persen serta penyedia air baku sebesar 2.500 liter per detik.
"Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kontrak proyek bernilai Rp556 miliar ini dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, PT Sacna, dan PT BRP (KSO)," paparnya.
Sejak dipilihnya Kaltim menjadi lokasi IKN, jalur darat dari Km 38 Samboja menuju kawasan IKN di Sepaku pun sudah mulus dan sangat nyaman untuk dilalui. Bisa dikatakan, kehadiran IKN meski masih dalam tahap pembangunan dampaknya sudah sangat dirasakan masyarakat Kaltim.
Baca Juga: Pencuri Barang Korban Kecelakaan di Samarinda Menangis dan Minta Maaf