Daerah Meminta Peningkatan Dana Bagi Hasil, Setidaknya 50 Persen
Ilustrasi industri migas (unsplash.com/@luandmario)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Penerimaan daerah minimal 50 persen jika tidak bisa lebih dari 60 persen dari dana bagi hasil (DBH) penerimaan negara. Harus diperjuangkan demi pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Dalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja, sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyokong devisa negara,” kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (9/5/2022).
1. Aspirasi disampaikan dalam APPSI
Aspirasi daerah tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Bali. Merupakan peluang besar bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) untuk meminta keadilan guna menyejahterakan rakyat.
Dalam Rakernas itu, Isran di hadapan sejumlah gubernur dan Kepala OPD dalam Rakor Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (KHPD). Ia menandaskan pembagian keuangan selama ini belum membantu daerah bisa membangun daerahnya lebih maksimal.
“Dalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja, sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyokong devisa negara,” sebut Isran.
Baca Juga: Arus Balik Lebaran Mulai Memuncak di Kaltim
2. Produksi kebun kelapa sawit belum dinikmati daerah
Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit (IDN Times/Sunariyah)Di awal sambutannya setelah laporan Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, diungkapkan selama ini produksi kelapa sawit belum bisa dinikmati daerah. Sementara daerah yang merasakan dampaknya seperti bencana alam, jalan rusak dan konflik sosial.
“Memang tidak minta keadilan seutuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan, karena pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Isran yang disambut aplusan ratusan peserta rakor.
3. Rakor DBH agar memberikan manfaat daerah
IDN Times/MaulanaSebelumnya Kepala Bappenda Kaltim Ismiati menerangkan rakor yang digelar di sebuah hotel ternama di Bali ini, memanfaatkan kedatangan Gubernur se Indonesia mengikuti Raker APPSI yang dibuka Wapres Ma’ruf Amin nanti malam.
“Rakor usulan DBH untuk memberikan manfaat bagi semua daerah agar bisa merasakan semua hasil SDA nya,” ujar Ismiati.
Baca Juga: Samarinda Bersiaga dalam Mengantisipasi Ancaman Hepatitis Akut