Gubernur Kaltim Meminta Daerah Penghasil Kelapa Sawit untuk Kompak
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Tidak kurang 22 provinsi di Indonesia merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan turunannya. Sehingga mampu memberikan devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar Rp500 triliun setiap tahun.
"Ini harus kompak. Daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia ini harus kompak kalau mau menuntut dana bagi hasilnya," kata Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor saat Talkshow The 5th Borneo Forum di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Rabu 24 Aguatus 2022.
1. Pungutan CPO sebesar 250-500 US dolar per ton
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, lanjut Isran, memungut ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit mencapai 250 hingga 500 dolar Amerika per ton. Atas kebijakan pemerintah pusat ini menurut dia, pemerintah daerah khususnya daerah penghasil tidak bisa berbuat apa-apa, padahal daerahnya menghasilkan devisa besar bagi negara.
"Selayaknya, pemerintah pusat berpikir secara adil terhadap daerah penghasil, terserah apakah itu DBH namanya, atau apalah. Yang penting, daerah penghasil ini rakyatnya merasakan apa yang dihasilkan daerahnya, termasuk sawit," ungkapnya.
Karenanya, orang nomor satu Benua Etam ini pun mengusulkan daerah penghasil kompak dan bersatu dengan bisa mengelola uang pungutan ekspor CPO untuk keuangan daerah.
Baca Juga: Ratusan Sopir Truk Geruduk Balai Kota Samarinda, Tuntut Masalah BBM
2. Potensi dana dihasilkan daerah produsen kelapa sawit
IDN Times/Surya AdityaMantan Bupati Kutai Timur ini pun menghitung total CPO yang mampu diproduksi Indonesia dan diekspor ke negara luar kisaran 20 juta ton.
"Ya, tidak perlu lah 250 dolar, apalagi sampai 500 dolar. Itu terlalu banyak. Cukup 100 dolar per ton. Itu kita tuntut ke pusat untuk daerah atau DBH kita," sebutnya.
Dia pun berandai-andai jika ditotalkan 20 juta ton CPO dikali 100 US dolar, maka akan ada uang sebesar 2 miliar US dolar yang terkumpul.
"Apa yang tidak bisa dibangun dengan uang itu. Kalkulator sudah tidak bisa menghitung lagi," candanya disambut tepuk tangan ratusan peserta The 5th Borneo Forum terdiri pengusaha dan pelaku usaha kelapa sawit di Kalimantan.
3. Daerah-daerah penghasil sawit diminta kompak
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas yang berkunjung ke Lampung menemukan bahwa pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli TBS kelapa sawit di petani di bawah Rp1.600/kg. (dok. Kemendag)Oleh karenanya, mantan Ketua Apkasi ini kembali mengajak para kepala daerah yang daerahnya menghasilkan devisa negara dari komoditas kelapa sawit agar menyatukan langkah serta komitmen dalam menuntut DBH kelapa sawit.
"Tuntutan yang kita sampaikan semata-mata untuk pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada maksud lain, semoga ini bisa dipahami para gubernur dan bupati semua. Ini semua untuk Indonesia juga," pungkas suami Hj Norbaiti ini.
Baca Juga: Polemik Pembangunan RSIA Balikpapan, Rp1,4 M, Bukan Ganti Rugi Lahan