Keluh Kesah Bupati Pedalaman di Kaltim tentang Minimnya Sarana Daerah 

Kantor organisasi perangkat daerah masih sewa dari warga

Samarinda, IDN Times - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menyampaikan keluh kesahnya memimpin kabupaten di kawasan perbatasan. Kabupaten Mahulu memang kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Keluh kesah Bupati Boni disampaikan ketika bertemu Gubernur Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/9/2021).

“Baru-barunya dulu aman saja Pak Gub. Tapi sekarang mulai banyak masalah. Salah satunya soal parkir. Intinya, masyarakat tidak mau ada perkantoran lagi di kawasan permukiman,” katanya dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (7/9/2021). 

1. Mahulu minim sarana kantor organisasi perangkat daerah (OPD)

Keluh Kesah Bupati Pedalaman di Kaltim tentang Minimnya Sarana Daerah Petugas DP2KB Mahulu melakukan penyemprotan disinfektan salah satu rumah ibadah di Mahlulu (Dok.DP2KB Mahulu)

Salah satu keluhan soal bangunan kantor pemerintahan yang belum mereka punya. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan harus menyewa rumah-rumah penduduk sebagai lokasi berkantor. Seperti diketahui, Mahulu resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013.

Terbaru ini, masyarakat mulai mengeluhkan keberadaan perkantoran dalam pemukiman warga. Masyarakat terutama menyoal parkir kendaraan pegawai negeri sipil (PNS) setempat yang tentunya memadati kawasan tersebut. 

Baca Juga: PPKM Level 4 di Kaltim Tersisa 2 Daerah, Balikpapan dan Kukar

2. Pemkab Mahulu akan bangun 15 kantor OPD

Keluh Kesah Bupati Pedalaman di Kaltim tentang Minimnya Sarana Daerah Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (humas.mahakamulukab.go.id)

Karena itu, pihaknya berencana membangun 15 kantor OPD yang jaraknya sekitar 4 kilometer dari Kantor Bupati Mahulu di Ujoh Bilang. Luas areal yang disiapkan sekitar 25 hektare. Total anggaran dibutuhkan sekitar Rp30 miliar.

Rencananya, 15 kantor OPD akan dibangun dengan rangka kayu. Sementara dalam jangka panjang, mereka akan membangun perkantoran terpadu dengan luasan tidak kurang dari 900 hektare.

“Tidak nyaman kalau Pak Gub ke sana, kantor kami masih amburadul,” canda Bonifasius.

3. Anggaran daerah Mahulu dianggap sudah besar

Keluh Kesah Bupati Pedalaman di Kaltim tentang Minimnya Sarana Daerah grekpacker.blogspot.co.id

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut anggaran daerah Kabupaten Mahulu sudah terbilang besar. Sepengetahuan gubernur, APBD Mahulu bahkan mencapai Rp5 triliun. 

“Bukannya Mahulu APBD-nya Rp5 triliun ya? Jadi kami bantu-bantu sedikit aja ya,” balas Gubernur Isran disambut tawa Bupati Bonifasius yang didampingi Sekda Mahulu Stepanus Madang.

Bonifasius pun menimpali jika APBD mereka hanya sekitar Rp900 miliar alias belum genap Rp1 triliun.

“Baik Pak Bupati. Bisa dipertimbangkan. Kita sudah catat semua. Insya Allah kita bantu lewat bantuan keuangan di anggaran tahun 2022. Rp30 miliar, masih belum Rp100 miliar,” canda Gubernur lagi.

Selain menyampaikan keluhan soal masih banyaknya OPD yang terpaksa ‘numpang’ di rumah warga, Bonifasius juga menyampaikan beberapa kondisi lain. Di antaranya soal tuntutan ganti rugi dari masyarakat untuk lahan pembangunan jembatan. Padahal sebelumnya sudah bersepakat untuk memberikan sedikit lahan mereka untuk pembangunan jembatannya.

Baca Juga: Preman Makin Nekat, Polda Kaltim akan Lakukan Tindakan Tegas 

Topik:

  • Sri Wibisono

Berita Terkini Lainnya