Mencegah Bahaya Intoleransi Menjelang Pemilu dengan Pendidikan Politik
website
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banjarmasin, IDN Times - Banjarmasin di Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk kategori kota yang aman dan kondusif. Seperti tercermin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di mana warga Banjarmasin tidak terseret arus panasnya persaingan politik.
Warga Kota Banjarmasin lebih memilih toleransi menghargai perbedaan pilihan. Sehingga keberadaan intoleransi menjadi ancaman bagi masyarakat setempat.
1. Pendekatan politik Pemkot Banjarmasin
Pendidikan Politik yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Banjarmasin kepada RT dan tokoh masyarakat setempat, Jumat (18/11/2022). (IDN Times/Hamdani)Pemerintah Kota Banjarmasin banyak melakukan pendekatan pendidikan politik kepada masyarakat setempat. Terutama dalam membendung ancaman intoleransi akan terjadi di antara masyarakat Banjarmasin.
"Kta melakukan kegiatan deteksi dini atas potensi potensi gangguan pada masyarakat termasuk di dalamnya hal hal yang bersinggungan dengan Kerukunan umat beragama dan menghadapi Pemilu 2024," kata Plt Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin Dr Machli Riadi, Kamis (17/11/2022).
Machli mengatakan, kegiatan pencegahan intoleransi di lingkungan masyarakat menjadi prioritas. Upaya itu seperti mengumpulkan para tokoh masyarakat dengan memberikan pemahaman berpolitik yang cerdas tanpa pengaruh ancaman intervensi pemilu.
Dampak intoleransi juga diyakininya dapat dicegah dengan memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami cara berpolitik yang sehat.
Baca Juga: Bencana Banjir Rob dan Hujan Lebat Mengancam Kota Banjarmasin
2. Menjadi ancaman kondusifitas masyarakat Banjarmasin
Plt Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Dr Machli Riady, Jumat (18/11/2022). (IDN Times/Hamdani)Menurutnya, intoleransi mengancam kondusifitas dan tentu merugikan masyarakat Banjarmasin. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan di lingkungan masyarakat dengan melibatkan unsur masyarakat.
"Kami mengundang para lurah di tokoh masyarakat, dewan kelurahan, Babinsa, Babinkantibmas Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Banjarmasin Utara," papar Machli.
Ia berharap masyarakat dapat memahami situasi bagaimana deteksi dini. Termasuk mekanisme sistem pelaporan dan penyelesaian konflik jika terjadi di tengah masyarakat mudah tertangani.
"Selama ini Kota Banjarmasin tidak pernah terjadi konflik massa atau inteloransi. Mudahan dengan rutinnya sosialisasi baik itu politik maupun berkebangsaan, konflik di tengah masyarakat tidak terjadi," katanya.
3. Partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu
Ilustrasi toleransi. IDN Times/Sukma ShaktiMenurut Machli, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menyukseskan pemilu mendatang. Itu bertujuan untuk menguatkan sikap politik di kalangan masyarakat secara umum.
Masyarakat pun diminta jangan menjadi korban politik. Namun masyarakat harus memahami dan aktif dalam kehidupan politik.
"Jangan sampai suara kita diambil oleh oknum yang dapat merugikan, oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk menyukseskan pemilu," ujarnya.
4. Sosialisasi politik di Banjarmasin
Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Terpisah, Komisioner KPU Kota Banjarmasin Taufikkurokhman menyebutkan, pihaknya rutin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Program kerja Divisi Sosialisasi Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM ini dilaksanakan kerja sama KPU Banjarmasin, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia mengatakan, masyarakat Banjarmasin harus memahami arti penting pendidikan politik bagi keberlangsungan bangsa. Apalagi sekarang ini memang telah memasuki tahun politik di mana rawan persoalan di antara masyarakat.
"Wawasan warga tentang politik menjadi semakin bertambah sehingga dapat menangkal hal hal kejahatan politik. Maupun hal yang dapat merugikan pesta demokrasi mendatang," tuturnya.
5. Bahaya politik identitas di masyarakat
Ilustrasi simulasi pemungutan suara (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Pendidikan politik ini efektif dalam membendung persoalan intoleran selama hajatan pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, dan pemilu presiden wakil presiden. Sementara ini, KPU Banjarmasin mengaku belum menemukan adanya praktik politik identitas di wilayahnya.
Persoalan yang masuk dalam kejahatan pemilu menjadi kewenangan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
"Politik identitas belum ada kami temukan. Namun bila ada bau kecurangan nanti Bawaslu yang menindak," tegasnya.
Baca Juga: Puluhan Siswa di SDN Banjarmasin Terpapar Penyakit Kulit Scabies