2. Kadisdik Kota Samarinda imbau tenaga pendidik agar melakukan PMB dengan optimal

Ilustrasi belajar daring (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Menanggapi adanya keluhan orangtua murid, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadi mengatakan, hal tersebut tidak dibenarkan. Bahkan dirinya meminta kepada warga, jika pihak pendidik tidak kooperatif dalam melakukan pembelajaran, ia berharap agar hal tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk selanjutnya dapat ditangani. 

“Kita gak benarkan yang seperti itu. Kita akan edukasi baik melalui guru terutama melalui kepala sekolah, kami kan gak mungkin satu per satu ngasih tau gurunya. Kalau ada yang seperti itu kami di berikan informasinya, nanti kami akan klarifikasi. Kita sampaikanlah imbauan seperti apa mekanisme pembelajaran online itu. Kita terus edukasi mereka,” ungkapnya. 

Asli menyebut, ada 10.000 lebih tenaga pendidik di Samarinda, baik guru negeri, swasta maupun dari Kemenag. Semua tenaga pendidik itu diberikan pelatihan juga edukasi untuk dapat produktif dalam melakukan sekolah daring.

“Saat ini, kita semua harus berupaya dan sabar. Pandemik ini memang membuat semuanya belajar untuk menerima kondisi baru yang tidak bisa dihindari. Kita sadar atas kekurangan itu, oleh karena itu, harapan kita agar anak didik kita tetap belajar optimal, guru dan orang tua harus Kerja sama,” ungkapnya

Melihat kondisi itu, Asli menghimbau kembali para tenaga pendidik, agar segera melakukan vaksinasi. Hal itu diminta untuk mempersiapkan diri para pendidik di sekolah untuk siap melakukan tatap muka jika status Kota Samarinda sudah terbebas dari peningkatan COVID-19. 

“Yang terakhir khususnya untuk tenaga pendidik kita. Jangan ragu untuk di vaksin. Karena vaksin merupakan syarat utama nanti kalau memang kita sudah tatap muka, maka guru yang belum di vaksin itu tidak boleh mengajar. Kita mengimbau pada guru jangan sampai ada yang belum,” pungkasnya

3. Anggota DPRD Kota Samarinda sayangkan adanya pendidik yang tak koorperatif

Anggota DPRD Samarinda Ani Suriani. Foto istimewa

Anggota DPRD Kota Samarinda Ani Suriani menyayangkan, adanya tenaga pendidik yang kurang aktif dalam penyampaian pembelajaran di grup kelas. Sedangkan menurutnya, tanaga pengajar tak hanya memberikan tugas untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar  Online. Bahkan anggota dewan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Samarinda itu kerap menerima laporan soal kesulitan para orang tua murid dalam membantu anak anak mereka untuk memahami belajar mengajar melalui online

“Biar bagaimana pun, kondisi ini tidak ada yang menginginkan, kita memang harus bersabar, hanya saya tenaga pendidik harus serius, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal ini jangan sampai mengurangi nilai bagi tenaga pendidik kita,” uangkap Ani sapaan akrab anggota dewan dapil Samarinda Ilir itu.

Menanggapi isi perdebatan di dalam chat grup itu, Ani kecewa ada respons pasif yang di lakukan oleh pihak guru terhadap pertanyaan orang tua murid.

“Melihat chat grup di group salah satu sekolah itu, memang sangat disayangkan. Guru sebagai tenaga pengajar tidak boleh asal memberikan tugas tanpa ada penjelasan teori soal tugas yang akan di kerjakan oleh anak didik. Orangtua murid itu sebagai tenaga pengajar yang membantu selama di rumah, dan orangtua murid itu tidak semua punya kemampuan seperti guru pengajar. Jadi sekolah harus cerdas dalam mengubah metode belajarnya,” cetusnya

Ani berharap agar guru dapat memberikan penjelasan melalui video, agar para orangtua dapat menjadi penyambung dalam belajar di rumah

“Seperti mungkin semua guru harus buat video keterangan teori untuk masing masing mata pelajarannya,” katanya

“Jangan cuma chat doang terus suruh anak anak kerjain. Kita sama sama harus saling bahu membahu agar pendidikan untuk anak anak kita tertinggal,” tutupnya

4. Edaran PPKM level 4 di Kota Samarinda, kembali berdampak bagi pendidikan

Wali Kota Balikpapan Andi Harun. Foto istimewa

Sejak Mendagri mengeluarkan surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Kaltim terdapat 8 kota/kabupaten wajib melaksanakan aturan itu, kecuali Mahakam Ulu dan Paser. 

Adanya surat instruksi itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun, ikut mengeluarkan Surat Instruksi Wali Kota samarinda Nomor 4 tahun 2021, tentang PPKM level 4  yang berlaku sejak 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021.

Isi point  dengan menerapkan kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/tempat pelatihan dilakukan secara daring/online).

Andi Harun mengatakan hingga saat ini pihakanya masih menunggu instruksi dari pemerinta pusat apakah akan diperpanjang atau tidak.

"Saya masih nunggu instruksi dulu dari pusat. Karena instruksi wali kota mengikuti instruksi Kemendagri nomor 23," ungkap Andi Harun saat dikonfirmasi awak media. Senin (2/8/2021).

Andi Harun menjelaskan hingga saat ini PPKM level IV berjalan sangat efektif untuk mengurangi angka terkonfirmasi COVID-19 di Samarinda. Walaupun belum maksimal namun dianggap cukup berhasil.

"Karena ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk yang diputuskan oleh bapak presiden hingga ke daerah sebagai instrumen untuk pengendalian COVID-19. Dan kesadaran masyarakat terbentuk secara masif atau tidak" jelasnya.

Disinggung apakah PPKM level  4 bisa lepas dari Samarinda atau tidak, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim yang kerap disapa AH menyebut indikator untuk bebas dari PPKM level 4 sudah terpenuhi.  Seperti angka kasus terkonfirmasi sudah melandai, angka kesembuhan 19 meningkat, serta angka kematian menurun.

"Sudah terpenuhi semua untuk kita bebas dari PPKM level 4, tapi semua tinggal menunggu kebijakan dari pusat lagi," ujarnya. 

Baca Juga: Gugatan Praperadilan Tersangka Teror Makassar Ditolak PN Balikpapan