Pemprov Kaltim Mendukung Penggunaan Mobil Dinas Bertenaga Listrik
Petugas memeriksa mobil yang melakukan pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/9/2022). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nz
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menegaskan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengonversi mobil listrik untuk kedinasan.
"Kita dukung dong, harus itu," ucap Wagub Hadi Mulyadi, menjawab pertanyaan awak media usai melepas Defile Mobil Hias Temu Karya Taman Budaya (TKTB) ke XXI Tahun 2022 di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda di akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (19/9/2022).
1. Mempersiapkan fasilitas pendukung
Penegasan itu disampaikan Wagub Hadi Mulyadi atas pertanyaan media terkait instruksi Presiden Jokowi tentang kendaraan listrik untuk kendaraan dinas sehari-hari di lingkup pemerintah pusat dan daerah.
Namun lanjut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini, terpenting adalah disiapkan fasilitas pendukungnya, seperti stasiun-stasiun pengisian energi listriknya.
Dan tidak kalah pentingnya menurut dia, pemerintah harus melakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang ada saat ini.
"Ya agar tidak mubazir, jangan sampai tidak termanfaatkan secara baik, hanya gara-gara dikonversi ke mobil listrik," jelasnya.
Baca Juga: Diserempet Mobil, Barang Penyapu Jalan di Samarinda Malah Dicuri OTK
2. Pemda harus melakukan pendataan kendaraan dinas
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Potret ini diambil sebelum COVID-19 melanda Benua Etam (IDN Times/Yuda Almerio)Orang nomor dua Benua Etam ini pun mengakui belum ada pembahasan secara spesifik terhadap rencana peralihan kendaraan dinas milik pemerintah. Khususnya, pembahasan terkait berapa banyak kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang akan diganti ke mobil listrik.
Termasuk pembahasan tentang anggaran yang diperlukan untuk pengadaan atau pembelian kendaraan listrik tersebut. Juga penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukungnya.
"Yang pasti itu secara gradual ya, secara bertahap lah dilakukan pemerintah," pungkasnya.
3. Belum dibahas secara spesifik
stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) (Dok. Kementerian ESDM)Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari-hari.
Perintah Jokowi ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Instruksi ini resmi dikeluarkan Jokowi tertanggal 13 September 2022 dan resmi diterapkan sejak pertama kali aturan tersebut dirilis.
Baca Juga: Petugas Lapas Samarinda Temukan Sabu di Dalam Sayur Nangka Pengunjung