Penggiat Lingkungan Tanggapi Sinis Reshuffle Kabinet Jokowi
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) sinis dalam menanggapi perombakan kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Seperti diketahui, presiden melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Sedangkan Zulklifi Hasan pun dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan posisi dulunya diemban Muhammad Lutfi.
Dalam pers rilis diterima IDN Times, Dinamisator Jatam Kaltim Pradharma Rupang menilai perombakan kabinet ini tak terkait dengan upaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pelik yang dihadapi rakyat. Hanya sebagai politik transaksional antara Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan elite partai politik pendukung pemerintah.
1. Jatam Kaltim menuding untuk mengamankan kepentingan rezim
Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Rupang mengatakan, perombakan kabinet itu juga tampak diarahkan hanya untuk mengamankan sejumlah kepentingan rezim Jokowi dan segelintir elite dan pebisnis di lingkarannya. Salah satunya terkait mega proyek Ibu kota negara (IKN).
Hal ini bisa terlihat dari pernyataan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang telah dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Ia pun mengutip pernyataan Hadi yang menyebutkan soal prioritas pembebasan lahan IKN. Sebagaimana menjadi arahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Masyarakat PPU Tanggapi Surat Pengendalian Jual beli Lahan di IKN
2. Disebut sebagai ancaman baru masyarakat
Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Menurut Rupang, pernyataan Hadi yang berlatar belakang militer menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitar kawasan IKN. Ia mengklaim, pemindahan IKN di Penajam Paser Utara - Kutai Kartanegara sudah diabaikan masyarakat setempat.
Rupang menyebutkan, jauh sebelum Jokowi mengumumkan pemindahan IKN, tanah milik warga di Kelurahan Pemaluan, Telemow, Maridan, dan Kelurahan Sepaku telah diserobot oleh PT ITCI Hutani Manunggal. Ia mengatakan, lahan-lahan tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.
Jatam Kaltim mengklaim, konsesi IKN seluas 256 ribu hektare itu, sebanyak 41 persen merupakan tanah yang telah lama dikuasai warga. Namun pemerintah tidak melayani proses sertifikasi hak milik yang diajukan warga selama ini.
3. Pematokan lahan IKN Nusantara
Presiden Jokowi (pegang payung) saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Rupang menyebutkan, sejumlah lahan dan rumah milik warga setempat telah dipatok secara sepihak untuk pembangunan kawasan IKN oleh pemerintah. Dikatakannya tanpa persetujuan warga.
Karenanya, Rupang mengaku khawatir dengan pernyataan Menteri Hadi dalam pembebasan lahan IKN Nusantara. Itu jelas menambah ancaman bagi warga lokal. Mengingat, warga tengah menuntut pemerintah untuk status tanahnya diakui, bukan dibebaskan, apalagi dipindah dengan paksa.
4. Penanganan lahan ditangani Badan Otorita IKN
Sebuah kendi yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia usai seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.)Berdasarkan data IDN Times, diketahui sejumlah warga PPU memang menyoal lahannya yang dipatok tanpa pemberitahuan. Tetapi pihak Kabupaten PPU sudah menenangkan warganya dengan menyebutkan, pematokan lahan tersebut sekadar penentuan tapal batas kawasan inti IKN Nusantara.
Pj Bupati PPU Hamdam berkomitmen dalam membantu warganya yang lahannya masuk dalam kawasan IKN Nusantara. Tetapi memang, proses jual beli lahan di IKN Nusantara sementara ini dihentikan dulu pihak Pemkab PPU.
Persoalan jual beli lahan harus melalui prosedur Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Juga: IKN Nusantara Patok Lahan Warga, Gubernur: Tak Apa, Mis Komunikasi