Terwujudnya Keadilan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Perikanan
ilustrasi ikan berenang di sekitar terumbu karang (unsplash.com/Hiroko Yoshii)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sangat mendukung terwujudnya keadilan dan keberlanjutan pengelolaan perikanan. Termasuk praktik penangkapan ikan yang dapat merusak dan mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut.
“Kita bersyukur, aktivitas destructive fishing atau perikanan merusak seperti pengeboman ikan yang sering terjadi di wilayah Bontang terus menurun, ini tentunya berkat sosialisasi dan penyuluhan kepada nelayan akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut," kata Sekretaris DKP Provinsi Kaltim Irhan Hukmaidy dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
1. Praktik ilegal fishing berkurang di Kaltim
Irfan mengatakan, praktik ilegal fishing semakin berkurang di Kaltim dan berdampak semakin meningkatnya hasil tangkap para nelayan. Ia mengatakan, program DKP Kaltim selain peningkatan budidaya perikanan juga terus melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah tangkapan ikan di laut.
Seperti pengawasan konservasi laut dan pengawasan habitat ikan-ikan yang ada di laut.
Baca Juga: Kerja Sama BPN dan Unmul Samarinda dalam Penyelesaian Persoalan Tanah
2. DKP Kaltim menjaga habitat ikan dan terumbu karang
ilustrasi terumbu karang (unsplash.com/Francesco Ungaro)Selain itu, DKP Kaltim melakukan konservasi untuk menjaga habitat ikan seperti menjaga terumbu karang, padang lamun, menjaga ekosistem hutan mangrove serta kegiatan lainnya yang sifatnya mendukung kehidupan biota laut itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjaga dan memelihara biota laut, sehingga ikan-ikan tetap mendapat suplai makanan yang terjamin.
Pada tahun 2020 yang lalu, lanjut Irhan nelayan pengebom (bomber) di Bontang sudah melakukan deklarasi untuk berhenti melakukan pengeboman dalam penangkapan ikan. Pada deklarasi itu disaksikan langsung TNI Angkatan Laut, Polair, jajaran DKP Kaltim maupun DKP Bontang.
3. Pengawasan secara terus menerus di tingkat kabupaten dan kota
Masyarakat nelayan. DokBukan hanya di laut, lanjut Irham Hukmaidy, tetapi di sungai dan danau juga terus dilakukan pengawasan yang dilakukan DKP kabupaten dan kota, seperti larangan menangkap ikan pakai setrum, racun dan sebagainya. Itu sudah menjadi kewenangan DKP kabupaten untuk bersama-sama melakukan pengawasan.
“Terkait usaha yang dilakukan para nelayan, kita berikan reward berupa bantuan sarana alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan, berupa kapal dan alat tangkap, maupun budidaya perikanan melalui program bantuan sosial,” tandasnya.
Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Rumjab Wali Kota Samarinda di Mata Akademisi