LSM: Sejumlah Politikus Diuntungkan dengan Pemindahan Ibu Kota

Koalisi Masyarakat Sipil merilis kajian pemindahan IKN

Samarinda, IDN Times – Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengungkapkan dugaan mengejutkan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Para politikus negara disebut bakal menerima keuntungan besar dalam ide Presiden Joko Widodo ini.

Diketahui, beberapa LSM yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil membuat kajian mendalam tentang megaproyek pemindahan IKN. LSM yang mengkaji ini, yaitu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam ) Nasional, Jatam Kaltim, Walhi Nasional, Walhi Kaltim, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, serta Pokja Pesisir dan Nelayan.

Berdasarkan pers rilis yang diterima IDN Times, dijelaskan, kajian ini dibuat selama tiga bulan lebih. Kajian itupun telah dirilis di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta dan Samarinda, pada Selasa (17/12).

1. Sejumlah nama diduga bakal menerima keuntungan IKN baru

LSM: Sejumlah Politikus Diuntungkan dengan Pemindahan Ibu KotaKoalisi masyarakat sipil merilis hasil kajian penilitian proyek IKN di Kantor YLBHI Samarinda (Dok.IDN Times/ Istimewa)

Dalam laporan kajian tersebut, mengungkapkan sejumlah nama para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek IKN.Dugaan penerimaan keuntungan proyek IKN bukan tanpa dasar. Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah menjelaskan rinci dugaan tersebut.

Berdasarkan kajian yang dibuat pihaknya, sebut Merah, sejumlah nama politisi dan pengusaha tersebut memiliki konsesi industri ekstraktif di lokasi calon IKN baru. Industri tersebut terdiri dari tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTA skala raksasa dan pengusaha properti.

2. Jatam: Pemindahan IKN hanya pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup

LSM: Sejumlah Politikus Diuntungkan dengan Pemindahan Ibu KotaKoordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah (kanan) (Dok.IDN Times/Istimewa)

Lebih rinci, untuk membangun IKN, pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.965 hektare di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Namun lahan tersebut bukan ruang kosong. Di area tersebut terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.

Konsesi pertambangan batu bara menjadi yang terbanyak. Ada 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 lubang tambang menganga.

Dengan begitu, pemindahan IKN ini hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur. 

“Korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN. Sebaliknya, suara masyarakat asli suku Paser Balik diabaikan,” kata Merah.

3. Dampak negatif pemindahan IKN di Kaltim

LSM: Sejumlah Politikus Diuntungkan dengan Pemindahan Ibu KotaRombongan Presiden Jokowi meninjau lokasi ibu kota baru, di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi. Kata dia, memindahkan IKN ke Kaltim bukan mengurangi masalah, namun akan menambah masalah baru di Indonesia.

“Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW. Ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kaltim, yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan,” terangnya.

Sementara itu, Peneliti Forest Watch Indonesia, Anggi Prayogi Putra mengungkapkan, dampak negatif terhadap kelestarian alam jika IKN dipindah ke Kaltim. Dia menerangkan, eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya terancam punah.

“Hasil kajian menunjukkan, lebih dari 16 ribu hektare ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN. Ekosistem mangrove merupakan tutupan lahan yang tepat saat ini,” ungkapnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Pengolahan Sampah Modern, Jokowi: TPA Manggar Terbaik di Indonesia 

Topik:

  • Mela Hapsari

Berita Terkini Lainnya