Bahaya Lahirnya Klaster Baru, IDI Kaltim Minta Pilkada Ditunda
Ilustrasi kampanye terbuka (IDN Times/Nana Suryana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pesta demokrasi lima tahun sekali pada 9 Desember 2020 mendatang dalam baying-bayang virus corona atau COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim pun menyarankan jika pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota baiknya ditangguhkan. Tujuannya tak lain menghindari penularan yang semakin masif dan lahirnya klaster pilkada.
“Jika melihat dari sisi kesehatannya memang sebaiknya (pilkada) ditunda saja,” ujar dr Nataniel Tandirogang, ketua IDI Kaltim saat dikonfirmasi pada Kamis (24/9/2020) petang.
1. Menyarankan kampanye virtual atau dalam jaringan
dr Nataniel Tandirogang, Ketua IDI Kaltim (Dok.IDN Times/Istimewa)Virus corona paling cepat menyebar di kerumunan. Itulah yang menjadi alasan klaster pilkada bisa saja terjadi, lebih-lebih saat kampanye tiba. Kata Nataniel potensinya sangat besar dan tak bisa dihindari. Ketika kampanye terjadi, lazimnya menghimpun orang banyak untuk mendengarkan visi dan misi dari para kandidat kepala daerah/wakilnya.
Lebih berbahaya apabila pelaksanaannya tak ikuti protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, jaga jarak hingga cuci tangan.
“Makanya kami sarankan agar kampanye virtual saja,” tegasnya.
Baca Juga: Paslon Tunggal, Rahmad-Thohari Dapat Posisi Kanan di Kertas Suara
2. Minta penyelenggara pilkada lebih bijak menyikapi bahaya virus corona
Simulasi Pilkada Serentak 2020 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Nataniel menyebut, pencoblosan di kotak suara pada 9 Desember mendatang juga bisa berpotensi membentuk klaster pilkada. Lebih-lebih dengan adanya orang tanpa gejala (OTG/sekarang suspect). Bisa saja saat pemilihan, kelompok tersebut juga turut serta di TPS.
Kondisi inilah yang harus diperhatikan para penyelenggara pesta demokrasi, KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jangan sampai saat hari pencoblosan, protokol kesehatan tak diperhatikan.
“Memang dilematis. Kami harap KPU maupun Bawaslu bijak menyikapi persoalan ini. Jika memungkinkan, tak ada TPS di dalam ruangan, semuanya di lapangan terbuka,” pintanya.
3. Siap-siap lahir klaster baru, jika abai protokol kesehatan saat pilkada
Ilustrasi pasien virus corona. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)Dia juga menambahkan, agar KPU dan Bawaslu bisa tegas kepada para calon kepala daerah maupun simpatisannya untuk taat dengan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Jika tidak sanksi bisa diberikan, sebab virus tak main-main. Jangan dianggap sepele. Korban sudah ada. Hingga kini jumlahnya akumulasi positifnya di Kaltim sudah mencapai 7.459 kasus. Sebanyak 286 di antaranya meninggal dunia, syukur 5.025 pasien alami kesembuhan, menyisakan 2.148 orang dalam perawatan.
“Ingat, jangan sampai protokol kesehatan diabaikan kemudian menambah klaster baru lagi di Kaltim,” pungkasnya.
Baca Juga: Mencuri Jahe, Buruh Angkut di Samarinda Terancam Penjara 5 Tahun
Baca Juga: Waduh! Petani Kaltim dalam Gempuran Industri Ekstraksi “Emas Hitam”
