Kasus Menguap Tanpa Bekas, Cipayung Plus Beber Fakta Tambang Ilegal
Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela Hapsari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Kaltim dikenal dengan sumber daya alamnya. Utamanya minyak, gas serta batu bara. Namun sayang, kekayaan itu justru mengundang praktik lancung hingga akhirnya berbuntut panjang menjadi perkara. Ironisnya setelah masuk meja penyelidikan kasus ini menguap tak berbekas.
“Itu fakta. Hingga sekarang banyak kasus illegal mining tak kunjung terselesaikan. Dan ini sudah menjadi rahasia umum,” ujar Abdul Muis, ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltimtara dalam rilis yang diterima IDN Times Rabu (4/11/2020) malam.
1. Satgas tambang di Kaltim minim prestasi dalam urusan penindakan
Petugas BPBD Paser saat mengangkat salah satu korban meninggal di danau yang diduga bekas tambang di Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser pada 6 September 2020 (Dok. BPBD Paser/Istimewa)Organisasi dalam lingkaran Kelompok Cipayung ini pun sempat mendiskusikan persoalan tersebut di D’Bagios Café, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda pada 2 November 2020. Temanya, Sinergitas Peran Pemuda sebagai Pressure Group dalam Mengawal SDA Kaltim: Upaya Membongkar Kejahatan Illegal Mining. Menurut Muis, illegal mining merupakan permasalahan klasik.
Padahal sudah jelas sanksinya yang tertuang dalam Pasal 158 UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bunyinya begini, setiap orang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Tak hanya itu, pada Juli 2016 lalu Polda Kaltim sempat membentuk satgas tambang.
“Tapi kami menilai satgas yang pernah dibentuk tersebut minim prestasi dalam hal penindakan,” ungkapnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perusda di Kaltim Jerat Dua Tersangka
2. Diskusi Kelompok Cipayung jadi warning bagi aparat penegak hukum dan pemerintah atasi kasus tambang ilegal
Ilustrasi bekas tambang (Dok.IDN Times/Istimewa)Selanjutnya pada 2018, Pemkot Samarinda juga membentuk satgas serupa. Hasilnya juga sama. Satuan tugas tersebut bubar tanpa ada kasus yang jelas. Atas dasar itu, Muis menilai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam urusan berantas illegal mining belum optimal. Bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut. Diskusi ini menjadi warning bagi agar entitas yang bertugas segera merumuskan formula tepat atasi praktik tambang tanpa izin.
“Sehingga tidak ada lagi kecurigaan adanya kongkalikong antara pemerintah, aparat penegak hukum dalam melanggengkan aktivitas illegal mining di Bumi Etam,” tegasnya.
3. Aktivitas tambang ilegal dan legal nyaris tak bisa dibedakan
Ilustrasi satu dari ribuan lubang tambang di Kaltim yang meminta direklamasi (Jatam.org)Terpisah, Theresia Jari dari Jatam Kaltim juga menuturkan hal senada. Tambang ilegal ini merupakan isu lama. Ia menceritakan kembali perihal kasus mantan dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Unmul yang jabatannya dicopot karena menyalahgunakan kewenangan pada 2010 lalu. Ketika itu APBD Kaltim digelontorkan sekitar Rp9 miliar untuk pembuatan 9 laboratorium Faperta. Namun kawasan tersebut justru dimanfaatkan untuk mengambil batu bara. Kini mantan dekan Faperta itu dijerat hukuman selama 1,5 tahun. Pun begitu dengan operator yang bekerja. Bahkan, menurutnya, tambang legal atau ilegal itu sudah sangat tipis perbedaannya, bahkan mulai sulit dibedakan karena cara kerjanya sama.
“Mau wewenangnya pindah ke mana pun, mereka tetap tidak serius. Tambang adalah mesin ATM bagi pemerintah yang kini berkuasa,” pungkasnya.
Baca Juga: Walau Dibayangi COVID-19, Okupansi Hotel di Kaltim Perlahan Meningkat
