Tiga Legislator Kaltim Berharap Bergabung dengan Pansus IKN

Wakil Kaltim di DPR tak banyak jadi harus dikawal bersama

Samarinda, IDN Times - Panitia khusus (pansus) pemindahan ibu kota negara (IKN) sudah terbentuk. Kelompok itu diketuai oleh Fraksi Golkar Zainudin Amali, anggotanya  30 legislator mewakili Komisi II, III, V dari semua fraksi di DPR.

Tiga wakil ketua yang ditunjuk itu ialah, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP, Rahayu Saraswati dari Fraksi Gerindra, dan Ahmad Bakrie dari Fraksi PAN. Sebelumnya dari puluhan legislator itu tak ada satupun wakil dari Kaltim.

Padahal pada Pemilihan Legislatif 2019 ada delapan nama yang lolos sebagai wakil Kaltim di DPR RI, misalnya Rudi Masud dan Hetifah Sjaifudin (Golkar). Safaruddin dan Thomas Ismail (PDIP). Budisatrio (Gerindra). Aus Hidayat Nur (PKS) kemudian Irwan (Demokrat) dan Awang Faroek Ishak  (NasDem).

Namun akhirnya, Fraksi Gerindra mengganti anggota Pansus IKN yang sudah diusulkan sebelumnya, yakni Mohammad Nizar Zahro menjadi Budisatrio.

Lalu bagaimana tanggapan legislator lain perwakilan dari Kaltim?

1. Orang Kaltim di DPR RI tak banyak

Tiga Legislator Kaltim Berharap Bergabung dengan Pansus IKNIDN Times/Margith Juita Damanik

Dinkonfrimasi, anggota DPR terpilih Hetifah mengatakan langkah yang diambil oleh Gerindra itu bagus sebab mereka langsung mengganti salah satu anggota fraksinya di Pansus IKN. Usaha yang sama tentu dilakukan dan usulan tersebut sudah dikomunikasikan dengan Zainudin Amali selaku ketua Pansus IKN.

"Kalau itu tergantung fraksi saya bisa masuk atau tidak. Tapi ini sudah ada lampu hijau," kata Hetifah saat dihubungi melalui telepon, Jumat (20/9).

Pada akhir September ini, kata dia, masa bakti legislator periode sebelumnya 2014–2019 akan berakhir sebab itu Hetifah berharap agar ada yang melanjutkan pansus tersebut. Agenda saat ini ialah mendengarkan skema-skema pemindahan dari pemerintah.

"Yang penting terus bergerak," terang politisi Golkar itu.

Menurutnya tak ada ukuran ideal, apakah delapan anggota DPR perwakilan dari Kaltim ini masuk ke tim Pansus IKN atau tidak. Paling penting dari semuanya itu daya dorong dan aksi nyata sehingga pemindahan IKN ke Kaltim ini terkawal dengan baik. 

"Orang Kaltim itu enggak banyak, makanya syukur sudah bisa masuk satu. Sebenarnya urusan IKN tak hanya melibatkan Kaltim, tapi juga Kalimantan. Makanya total semua perwakilan ada 40 orang dan kami terus berkoordinasi," jelasnya.

Dia pun sadar bila ada saja legislator yang menolak, namun itu tak menjadi soal. "Politik itu dinamis."

Baca Juga: Dukung IKN, Wali Kota Balikpapan Usulkan Proyek Strategis Nasional

2. Enggan Kaltim hanya jadi penonton

Tiga Legislator Kaltim Berharap Bergabung dengan Pansus IKNDok. Kementerian PUPR

Sementara itu, politisi lainnya yang turut angkat bicara ialah, Irwan dari Partai Demokrat. Berasal dari Kaltim, tentu besar harapan turut dalam pansus tersebut. Mengenai itu, Irwan pun sudah berkoordinasi dengan salah satu dari tiga wakil pansus, yakni Indah Kurnia dari Fraksi PDIP. Dan dia berharap akan ada perubahan struktur dari Kaltim.

"Setidaknya bisa mengakomodasi semua anggota DPR terpilih dari Kaltim," ujarnya.

Menurutnya, bila IKN hendak dipindah ke Kaltim nanti baiknya pemerintah memperhatikan urusan lingkungan yang ada di Kaltim. Hutan salah satunya. Kemudian yang lainnya ialah meminta proses pemindahan nanti sumber daya manusia (SDM) di Kaltim juga turut berperan di dalam prosesnya.

"Jangan sampai jadi penonton saja," tegasnya.

3. Lama jadi lumbung uang negara, pemindahan IKN sudah tepat

Tiga Legislator Kaltim Berharap Bergabung dengan Pansus IKNibu kota negara baru (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sementara Ismail Thomas dari PDIP Perjuangan, mantan bupati Kutai Barat dua periode itu, 2006-2014 itu juga punya harapan senada. Asa itu pun sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Pun demikian dengan keinginannya masuk dalam komisi XII nantinya. Sebagai warga asli Kaltim, tentunya Thomas mendukung pemindahan IKN ke Benua Etam.

"Ibarat sebuah perahu Jakarta itu sudah overload dan tak bisa berkembang lagi," ujarnya.

Dia menambahkan, bagaimanapun juga IKN baru itu harus pindah ke tempat yang aman dan punya lingkungan yang baik. Dan Kaltim merupakan jawaban yang tepat. Sudah lama Bumi Mulawarman menjadi lumbung duit bagi negara.

"Makanya itu kami harus mengawal IKN dengan baik," pungkasnya.

Baca Juga: Pansus IKN DPR RI Dibentuk, Akhirnya Ada Wakil dari Kaltim

Topik:

  • Mela Hapsari

Berita Terkini Lainnya