PLN Sukses dalam Menekan Take or Pay hingga Rp47,05 Triliun
Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban take or pay (TOP) hingga Rp47,05 triliun. Foto PLN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban take or pay (TOP) hingga Rp47,05 triliun pada tahun 2022. Langkah cerdas PLN dalam mengoptimalkan kontrak supply listrik dengan independent power producer (IPP) mampu meningkatkan efisiensi PLN selama pandemik berlangsung.
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyebutkan jadi perhatian legislatif, mengingat kondisi penurunan konsumsi listrik selama COVID-19.
"Ini apresiasi saya kepada pak Darmo dan tentu saja seluruh jajaran PLN. Renegosiasi TOP bisa dilakukan bahkan mencapai Rp47 triliun," ujarnya di rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).
1. Rezim TOP menjadi beban PLN ke depan
Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban take or pay (TOP) hingga Rp47,05 triliun. Foto PLNAnggota Komisi VI DPR RI Herman Haeron juga mengapresiasi capaian PLN. Era rezim TOP mestinya disudahi saja karena menjadi beban PLN ke depannya.
Ia mengatakan Komisi VI mendukung untuk PLN memiliki kontrak baik pengadaan maupun kontrak jual beli listrik yang lebih fleksibel.
"Menurut saya, harus diakhiri era take or pay untuk energi yang basisnya memang bisa dikurangi. Untuk gas memang agak sulit ya, tapi kalau batu bara bisa dimanage, pembakarannya bisa disiasati. Jadi bisnis lebih fair, dan ini menguntungkan bagi PLN," ujar Herman.
Baca Juga: Kilang Pertamina Balikpapan Mengedukasi Keselamatan Pelajar
2. PLN menghadapi tantangan over supply
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Foto PLNDirektur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, di tengah kondisi pandemik COVID-19 kemarin memang PLN menghadapi tantangan over supply. Untuk memitigasi adanya beban TOP, PLN melakukan optimasi kontrak khususnya dengan IPP.
"Di tengah kondisi over supply, kami secara mandiri bernegosiasi dengan IPP untuk memundurkan COD nya supaya oversupply tidak semakin parah. Dan akhirnya kami berhasil memperjuangkan cost saving hingga Rp47 triliun dari konsultasi bersama dengan 17 IPP secara mandiri untuk mencari titik temu solusi," katanya.
Darmawan merinci, sampai dengan akhir tahun 2021 konsultasi bersama dengan IPP telah berhasil menekan TOP sebesar Rp37,21 triliun. Upaya optimasi kontrak terus dilakukan PLN pada tahun 2022 sehingga TOP yang berhasil ditekan adalah Rp9,83 triliun.
Darmawan menjelaskan dalam menyiasati kondisi over supply, PLN juga melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi listrik. PLN melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk menambah konsumsi listrik.
3. Program pemasaran tambah daya bagi pelanggan
Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) dalam menekan beban take or pay (TOP) hingga Rp47,05 triliun. Foto PLNAdapun strategi intensifikasi meliputi program pemasaran tambah daya bagi pelanggan eksisting. Sementara strategi ekstensifikasi meliputi penciptaan demand listrik baru melalui electrifying lifestyle. PLN juga menjalankan program akuisisi captive power dengan berkolaborasi dengan industri untuk memakai listrik PLN.
PLN juga menjangkau kebutuhan listrik masyarakat melalui electrifying agriculture, electrifying marine dan juga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.
Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penopang kinerja penjualan dan operasional yang lebih efisien pada tahun 2022. "Di tengah kondisi COVID-19, PLN bukan hanya survive tetapi bahkan berhasil membukukan pertumbuhan positif," pungkas Darmawan.
Baca Juga: Pengguna Sinopharm di Balikpapan Sudah Bisa Vaksin Booster