APBD Anjlok, Kas Kaltim 2026 Turun Drastis Jadi Rp15,15 Triliun

01 Des 2025, 04:00 WIB

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Samarinda, IDN Times - Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menghadiri Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim di Ruang Sidang Utama Karang Paci, Samarinda, Sabtu (29/11/2025).

Rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Ia didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri 32 anggota dewan lainnya.

Dalam akun IG Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni menyebut total Rancangan APBD Kaltim Tahun 2026 mencapai Rp15,15 triliun.

1. Pendapatan daerah Kaltim 2026

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, meminta keselamatan warga menjadi prioritas dalam kasus hauling maut di Kabupaten Paser. (IDN Times/Erik Alfian)

Pendapatan daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp14,25 triliun, yang terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
Pendapatan Transfer: Rp3,13 triliun
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp362,03 miliar

2. Belanja daerah Kaltim 2026

Ilustrasi anggaran (Sumber Gemini)

Sementara itu, belanja daerah 2026 juga dianggarkan sebesar Rp15,15 triliun, dengan rincian:

Belanja Operasi: Rp8,16 triliun
Belanja Modal: Rp1,06 triliun
Belanja Tidak Terduga: Rp33,93 miliar
Belanja Transfer: Rp5,89 triliun

Adapun pembiayaan daerah, khususnya dari sisi penerimaan pembiayaan, direncanakan mencapai Rp900 miliar.

3. Strategi untuk menutup celah fiskal

Program Gratispol akan mulai dijalankan Juli 2025. (Dok. Disdikbud Balikpapan)

Sri Wahyuni menjelaskan adanya dinamika signifikan dalam penyusunan APBD 2026, terutama pada pos Pendapatan Transfer yang semula direncanakan Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun. Penurunan sebesar Rp6,19 triliun atau 66,39 persen itu membuat total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali. Dari semula kesepakatan KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun, kini menjadi Rp15,15 triliun.

Penurunan tajam juga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Jika pada 2025 DBH mencapai Rp6,06 triliun, pada 2026 angkanya turun menjadi Rp1,62 triliun, atau berkurang Rp4,43 triliun (73,15 persen).

“Penurunan ini tentu memberi tekanan besar bagi pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tegas Sri Wahyuni.